Pasific Pos.com
Papua Barat

Hakim PTUN Terima Gugatan Penetapan dan Pelantikan 42 Calon Anggota MRPB

Manokwari, TP – Penetapan dan pelantikan 42 anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 masih berbuntut setelah pihak yang merasa keberatan dan dirugikan, sedang menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Papua.

Ketua tim penggugat, Yafet V. Wainarisi mengungkapkan, pada 28 November 2017 sudah dilakukan sidang gugatan perdana di PTUN Jayapura.

Namun, kata Wainarisi, dalam sidang perdana itu, kuasa hukum Gubernur Papua Barat dan Mendagri, tidak menghadiri persidangan, tetapi sidang tetap dilanjutkan.

Ia menjelaskan, dalam sidang perdana, hakim menyatakan menerima gugatan dan sidang akan dilanjutkan 10 Januari 2018 dan 15 Januari 2018 dengan agenda pembacaan materi gugatan.

Dengan ketidakhadiran kuasa hukum dari Gubernur dan Mendagri, maka Wainarisi berharap pada sidang berikutnya harus hadir, meski jika tidak hadir pun, tidak dipaksakan. Lanjut dia, bukan hanya soal SK, tetapi banyak yang ketimpangan yang bisa dilihat dalam proses seleksi calon anggota MRPB.

“Ada yang lompat pagar, ada yang tidak lolos tes, tetapi dipaksakan lolos. Ada yang hanya masuk di seleksi akhir, tetapi lolos. Itu akan menjadi fakta dalam sidang gugatan kedua di PTUN Jayapura nanti,” ungkap Wainarisi dalam jumpa pers di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (3/1/18).

Dikatakannya, meski yang digugat ke PTUN Jayapura hanya terkait SK Gubernur Papua Barat dan Mendagri, pihaknya juga akan membuka fakta-fakta yang terjadi dalam proses seleksi. [***-R1]