Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menilai lingkungan perkantoran pemerintahan di Arfai kotor. Itu, kata Gubernur sudah terlihat sejak dari pintu gerbang bagian bawah.
“Banyak sampah yang berserakan, banyak plastik, kertas, botol, rumput dan sampah lainnya di lingkup kantor Gubernur Papua Barat. Untuk itu, OPD yang bersangkutan harus segera membersihkan sampah-sampah tersebut. Wajah kantor, wajah gubernur ada pada jalan masuk,” kata Mandacan saat bertindak sebagai Pembina apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/5).
Gubernur mengatakan, untuk kebersihan kantor di kompleks pemerintahan anggarannya sudah harus diprogramkan secara rutin. “Misalnya, 1 bulan berapa kali pembersihan. Kalau uangnya Rp. 100 juta, maka berapa kali membersihkan lingkungan kantor. Kalau saya lihat taman bunga dan lainnya sudah ditata dengan baik, hanya saja rumput-rumput liar ini yang sudah tumbuh dan tinggi menutupi bunga-bunga yang ada,” tukasnya.
Bukan itu saja, lampu dan fasilitas lainnya juga harus dikontrol. Sebab, saat malam hari lingkungan kantor gubernur dan sekitarnya nampak gelap. “Belum lagi airnya,” ucapnya.
Semakin jauh, orang nomor satu di jajaran Pemprov Papua Barat ini menyoroti toilet-toilet di perkantoran gubernur karena air dan tisu tidak tersedia.
“Kalau ASN di kantor gubernur ini mungkin sudah biasa tetapi, kalau ada tamu yang datang. Coba kalau kalian pergi bertamu di Polda Papua Barat, Kodam Papua Barat, semuanya rapi, kalau masuk di toilet tempat tisu dan airnya ada dan lengkap. Kita yang pegang uang disini saja, dan kita yang bisa mendukung kegiatan mereka tetapi kita sendiri tidak memperhatikan, kebersihan, listrik dan air di lingkungan kantor gubernur Papua Barat,” sebut Mandacan.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat, Orgenes Idjie mengatakan, pihak ketiga yang bisa melakukan pembersihan halaman kantor gubernur Papua Barat belum dapat melakukan pekerjaannya karena hasil lelangnya belum keluar.
“Ini aturan jadi pihak ketiga bekerja dulu. Awalnya, saat mereka masuk melakukan pekerjaan, karena proses lelang terlambat terpaksa harus ditunda dulu, di kompleks ini tanggungjawab biro umum kalau diluarnya bukan tanggung jawab kami,” jelas Idjie kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat usai apel gabungan, Senin (13/5).
Idjie menjelaskan, tahun anggaran 2019, pihaknya telah mengalokasikan anggaran perawatan dan pembersihan taman di lingkungan kantor Gubernur Papua Barat senilai Rp. 1,7 miliar. Sedangkan, untuk Papua Bersih yang bekerja untuk pembersihan lingkungan kantor Gubernur Papua Barat anggaranya yang dialokasikan senilai Rp. 5 miliar lebih.
“Dokumennya sudah kami sampaikan dan dikirimkan kepada ULP dan akan dilanjutkan ke Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE), dan disitulah pihak ketiga mengikuti proses pelelangan. Silahkan bagi pihak ketiga yang ingin mengikuti tender. Bagi pihak ketiga yang akan memenangkan tender dialah yang akan bekerja. Proses pengawasannya cukup ketata, maka kita tidak berani,” tukasnya. [FSM-R3] 