Pasific Pos.com
Info Papua

Gubernur Rapat Khusus Dengan Bupati/Walikota

Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe secara mendadak mengadakan rapat khusus bersama MRP,DPRP, para bupati/walikota dan Pimpinan DPRD se Provinsi Papua, bertempat di Sasana Krida – kantor Gubernur Dok II Jayapura. Saat memberikan arahan, Gubernur Papua didampingi Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib dan Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda, gubernur mengakui undangan yang dikirim kepada para bupati/walikota sangat mendadak.
“Kita berkumpul disini karena banyak fenomena yang terjadi, dalam waktu dekat di Negara kita ini,”katanya.
Diantaranya pergantian pimpinan Republik Indonesia dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY)  kepada penggantinya Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Oktober nanti.
Kemudian ada pemerintahan transisi yang merupakan sejarah kepemimpinan nasional. “Satu fenomena yang luar biasa dan ini kita sambut dengan positif. Ini sisi lain fenomena yang menarik untuk kita ikuti. Jangan kita di Papua karena jauh, tetapi tidak ikuti perkembangan,”ujarnya.
Fenomena lainnya menyangkut  kekuatan partai politik yang ada pada pemerintahan mendatang akan berdampak secara nasional pada Papua.
“Agenda utama tim transisi Jokowi yang sudah masuk salah satunya adalah masalah pembangunan di Papua. Dengan kondisi seperti itu kita berada dalam masa transisi dengan agenda penting yang sedang didorong oleh Pemprov Papua,”terangnya.
Dikatakan gubernur saat ini Pemerintah Papua dituntut untuk menyelesaikan draft Pemerintahan Otsus Plus.
Akan tetapi seiring perkembangannya  dalam setahun ada banyak soal dengan kerikil yang menghambat masa depan kemajuan provinsi ini. Tentunya dengan kewenangan yang lebih luas dan afirmasi kepada rakyat Papua dalam mengelola kekayaan alam, dirinya yakin provinsi tertimur Indonesia ini bisa lebih maju.
“Sebagai gubernur, saat ini bersama wakil gubernur kami berjuang sampai tahun 2018. Itu semua adalah untuk kepentingan masyarakat di Tanah Papua. Kita harus paham bahwa perjuangan ini bukan pragmatis. Tetapi perjuangan kita untuk masyarakat Papua, dengan berbagai tantangan,”akunya.
Menurut gubernur  ada beberapa titik yang sangat strategis agar UU Pemerintahan di Tanah Papua atau yang dinamakan Otsus Plus ini bagaimana dukungan di DPR RI untuk bagaimana UU ini segera disahkan.
Dikatakannya lagi, sebagai gubernur dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan. Tentunya ada banyak hal yang timbul. Tetapi semua pihak tentunya  sepakat untuk kemajuan kesejahteraan rakyat di tanah ini.
Ditegaskannya keberadaan Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, maka tentunya Papua juga mempunyai hak dan kepentingan yang sama dengan daerah lainnya, termasuk  juga dalam hal yang besar. Sebagian orang masih beranggapan apa tujuan dari Otsus plus dan apa selanjutnya.
Dihadapan para bupati dan DPRD se Papua, sebelum disahkan di DPR RI semua pasal krusial dalam draft Otsus Plus sudah ditiadakan. Dalam 300 lebih pasal yang ada saat ini hanyalah untuk kemajuan rakyat Papua.
“Saat ini terakhir draft sudah didalam DPR RI dan sudah sangat jelas Papua bagian dari NKRI. Tetapi hal ini masih jadi hambatan,kita tidak bicara dalam konteks politik. Tapi pada kondisi real masyarakat asli Papua dalam konteks kesejahteraan,”tegas Gubernur.
Seperti diketahui dalam pertemuan ini dihadiri oleh hampir seluruh bupati/walikota se Papua. para bupati yang tidak hadir, diwakilkan kepada wakil bupatinya, para Ketua dan Wakil Ketua DPRD se Papua. Selain itu juga hadir para pimpinan SKPD terkait di Papua.