Gubernur Papua Perintahkan Pengawasan Ketat BBM di SPBU
Jayapura,- Gubernur Papua Matius Fakhiri mengingatkan seluruh aparat pemerintah dan unsur keamanan untuk menjaga integritas dalam pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama menjelang masa-masa padat seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, hingga bulan puasa.
Seruan tersebut disampaikannya usai melakukan pengecekan langsung ketersediaan pasokan di Depot Pertamina Jayapura, Rabu (3/12/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Fakhiri memastikan bahwa stok BBM di Papua berada dalam kondisi aman dengan pola suplai yang stabil. Pertamina menjaga pasokan kebutuhan 10 hari dan kapal pengangkut berlabuh setiap tiga hari sekali, sehingga kecil kemungkinan terjadi kekosongan. “Distribusi BBM ke SPBU itu aman. Tidak mungkin tangki-tangki kita kosong,” tegasnya.
Namun, menurut Fakhiri, tantangan utama bukan hanya soal teknis suplai, tetapi juga kedisiplinan serta kejujuran aparat di lapangan. “Pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena kita tidak bisa menjaga integritas,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa antrean panjang yang terjadi di beberapa SPBU bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan ulah sejumlah oknum yang membeli BBM secara berlebihan.
Ia mengungkapkan bahwa oknum tersebut memodifikasi tangki kendaraan, membawa jeriken tambahan, dan membeli BBM subsidi untuk dijual kembali.
“BBM bersubsidi itu untuk masyarakat kecil. Bukan untuk dibeli dan dijual kembali ke perusahaan-perusahaan,” tegasnya.
Praktik tersebut, kata dia, mengganggu pola distribusi yang telah ditetapkan Pertamina dan merugikan masyarakat umum. Karena itu, Fakhiri meminta Dinas Perhubungan dan kepolisian memperketat pengawasan di SPBU serta menyiapkan operasi untuk menertibkan penimbunan dan pembelian berlebih.
“Saya sudah bilang, hentikan cara-cara seperti itu. Masyarakat lain membutuhkan,” ujarnya dengan tegas.
Fakhiri menekankan bahwa menjaga keamanan distribusi BBM terutama bertujuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil tidak dirugikan. Ia berharap seluruh aparat pemerintah dan unsur keamanan menjunjung tinggi moral dan tanggung jawab dalam proses pengawasan.
“Ini pesan saya kepada seluruh aparat pemerintah dan unsur keamanan. Kita harus menjaga integritas dan iman saat melayani masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas pasokan BBM akan sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat Papua. Karena itu, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga kelancaran layanan publik menjelang puncak aktivitas Nataru.
“Kita bekerja bersama supaya masyarakat menerima layanan yang memang harus mereka dapatkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani (Dhani) Abbas menegaskan bahwa stok BBM di wilayah Papua berada dalam kondisi aman meski terjadi antrean di sejumlah SPBU.
Dhani Abbas menjelaskan bahwa ketahanan stok BBM Pertamina saat ini berada pada level aman untuk sepuluh hari ke depan. Angka tersebut dijaga secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas tangki, biaya produksi, serta jadwal kedatangan kapal pengangkut BBM.
“Ketahanan stok kami mencapai sepuluh hari ke depan. Ini harus dijaga sesuai jadwal kapal masuk. Kami tidak bisa memperbesar stok karena kapasitas tangki dan biaya produksinya menyesuaikan kondisi Papua,” jelasnya.