Manokwari, PbP – Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.
Demikian dipaparkan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dengan tema “Pemberdayaam Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan” di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (25/4).
Gubernur mengatakan, Musrenbang merupakan kegiatan yang secara rutin dilakukan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No 23 Tahun 2004, bahwa setiap kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional.
“Sesuai dengan tantangan tersebut, ada 4 prioritas pembangunan PB kepada seluruh peserta musrenbang, yakni peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemantapan konektivitas wilayah dan optimalisasi pelaksanaan otsus,” terangnya.
Dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realitas dalam RKPD PB tahun 2020, dengan berpedoman pada RPJMD periode 2017-2022 yaitu meletakkan sebelas sasaran makro daerah, untuk capaian kinerja tahun 2020.
“Sebeles kinerja tersebut antara lain laju pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 6,24 persen, diharapkan meningkat mencapai 7 persen di tahun 2020, adanya peningkatan ekonomi tanpa migas, mengendalikan laju inflasi sebesar 3,67 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 64.09, menurunnya Rasio Gini dari 0,37 di tahun 2017 menjadi 0,36 di 2020,” ujar gubernur.
Selanjutnya, menurunnya presentase kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, turunnya indeks kesenjangan wilayah, adanya peningkatan perkapita perbulan dari target Rp1.30 juta di tahun 2019 menjadi Rp1.40 di 2020, menurunkan tingkat presentase pengeluaran konsumsi makanan serta meningkatkan produktivitas total daerah Rp172.5 juta pada tahun 2020 dari target Rp170 juta di 2019.
Selain itu, gubernur juga menitipkan pesan kepada seluruh bupati dan walikota, untuk segera mulai menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
“Penganggaran berbasis elektronik yaitu yang lebih dikenal dengan E-Planning dan E-Budgeting sehingga proses penganggaran pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota, semakin berkualitas, menjadi evektif, efisien, akuntabel dan transparan,” tandasnya. [ARS-R3] 