Jayapura,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua optimis kembali meraih opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun 2018.
Hal itu dikatakan Gubernur Papua Lukas usai menerima kunjungan BPK Perwakilan Provinsi Papua di Gedung Negara, Jayapura, Kamis (21/3/2019) pagi.
Gubernur menuturkan, saat ini BPK tengah melakukan audit keuangan dan kinerja Pemprov Papua. Pihaknya pun telah menugaskan staffnya untuk mendampingi BPK dalam melakukan audit.
“Pemprov Papua sudah empat kali meraih WTP. Kami berharap tahun ini kembali mendapat predikat WTP,” kata Enembe.
Ia pun meminta SKPD di lingkungan Pemerintah setempat untuk menyiapkan laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
“Saya harap SKPD ini dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya selama satu tahun kepada BPK sebagai lembaga yang berhak melakukan audit keuangan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang mengungkapkan ada dua jenis pemeriksaan yang sedang dilakukan pihaknya, yakni pemeriksaan keuangan dan kinerja.
“Untuk pemeriksaan keuangan sudah dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan. Dua bulan kemudian paling lambat, kami alan laporkan ke lembaga perwakilan dan kepada Gubernur Papua sebagai eksekutif,” terangnya.
Sedangkan untuk pemeriksaan kinjerja dana otsus, lanjutnya, sesuai Undang-Undang nanti akan diberikan rekomendasi yang utama agar implementasi dana otsus lebih baik kedepan.
“Kami berharap semua entitas yang kita periksa ada kerjasma dalam rangka menyampaikan dokumen dan data yang kita butuhkan. Diharapkan juga mereka bisa mengatur waktu agar tuposki tidak terbengkalai atau tetap berjalan,” pungkasnya.