Gubernur Minta Bank Papua Jadi Regional Champion, Dorong UMKM dan Transformasi Digital
JAYAPURA,- Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta Bank Papua tumbuh kuat, adaptif, dan mampu menjadi “regional champion” dalam upaya penguatan peran bank daerah sebagai pilar ekonomi di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Gubernur Fakhiri saat membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2025 di Kota Jayapura, Jumat (27/3/2026)
Ia menegaskan, RUPS bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis menentukan arah masa depan Bank Papua.
“Hari ini kita tidak sekedar membahas laporan keuangan, kita sedang menentukan arah masa depan Bank Papua,” tegasnya.
Menurut dia, Bank Papua memiliki peran penting sebagai simbol kedaulatan ekonomi daerah, sehingga perlu diperkuat agar mampu bersaing secara regional.
“Bank Papua bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi simbol Kedaulatan Ekonomi Tanah Papua. Karena itu, Bank Papua harus tumbuh, kuat dan menjadi regional champion,” ujarnya.
Fakhiri juga menyebutkan, berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Papua saat ini berada pada tingkat kesehatan komposit II atau dalam kategori sehat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum cukup untuk mendorong peningkatan kelas bank.
“Namun harus kita akui bersama: capaian ini belum cukup untuk membawa Bank Papua naik kelas,” katanya.
Ia menyoroti masih rendahnya porsi kredit produktif yang dinilai perlu ditingkatkan guna mendukung sektor riil dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Fakhiri juga menekankan pentingnya transformasi digital, termasuk perbaikan sistem pembayaran yang sempat terdampak gangguan layanan QRIS.
“Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi dan informasi serta peningkatan kualitas sistem menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Menanggapi itu, Gubernur Fakhiri menyampaikan ada lima strategi utama yang harus menjadi fokus Bank Papua ke depan, antara lain penguatan modal, transformasi digital, peningkatan likuiditas, penguatan kredit produktif khususnya UMKM, serta investasi sumber daya manusia Orang Asli Papua.
Ia juga menekankan bahwa dana pemerintah daerah harus berputar melalui Bank Papua untuk memperkuat posisi keuangan daerah.
“Transaksi pemerintah daerah pastikan harus melalui Bank Papua. Jangan uang daerah berputar di luar Papua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fakhiri menegaskan bahwa Bank Papua tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.
“Bank Papua tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Ia juga meminta jajaran direksi dan manajemen untuk meningkatkan porsi kredit produktif, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
Fakhiri menekankan pentingnya efisiensi sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto, dengan mengurangi belanja tidak produktif dan memastikan setiap anggaran berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kurangi belanja tidak produktif, fokus pada yang berdampak, dan pastikan setiap rupiah kembali menjadi manfaat bagi masyarakat di tanah Papua,” katanya.
Ia optimistis, dengan sinergi antara direksi, komisaris, dan pemegang saham, Bank Papua dapat menjadi kekuatan ekonomi utama di wilayah Papua.
“Ketika Direksi kuat dalam eksekusi, Dewan Komisaris tegas dalam pengawasan, dan Pemegang Saham konsisten dalam komitmen, maka Bank Papua akan tampil sebagai kekuatan ekonomi Papua,” katanya