Pasific Pos.com
Headline

Gubernur, Bupati/Walikota, DPRP, DPRD Kawal RUU Otsus Plus ke Jakarta

Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe menggelar rapat khusus dengan Bupati/Walikota,  DPR Papua,  MRP dan para Ketua DPRD se Provinsi Papua, terkait draft UU Pemerintahan di Tanah Papua atau yang dikenal Otsus Plus.
Dihadapan para pimpinan daerah itu, gubernur mengatakan perlu diketahui draft 14 adalah hasil harmonisasi pada Kementerian dan lembaga sudah selesai. Kemudian dikirim lagi kepada Kementrian Dalam Negeri, yang kemudian akan diserahkan kepada Presiden RI untuk segera dikeluarkan Amanat Presiden atau Ampres.
Hal ini menyusul pada tanggal 18 September pekan depan, DPR RI akan mulai melakukan pembahasan draft Otsus Plus, yang mana saat ini sudah berada di Prolegnas DPR RI.
“Draft itu memang luar biasa, setiap detik berubah. Pasal – pasal yang dibuat Papua setiap saat diubah seperti mesin. Tentunya tim kita sudah tau itu. Begitu kita jahit kembali/ubah lagi. Nanti hasilnya lain lagi jika dibawa ke pusat. Padahal pasal yang kita bawa lebih pada kesejahteraan, sedangkan pasal krusial sudah dihilangkan. Sekarang pasal – pasal yang ada didalam draft ini lebih damai dan bersahabat,” ungkap Gubernur Kamis (11/9) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. 
Ditegaskan, orang Papua juga mempunyai hak di negeri ini. “Jika sikap Jakarta masih ragu, maka Jakarta mendorong kita keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Jadi jangan ada keraguan lagi pusat kepada kita,”harap Gubernur kepada pemerintah pusat.
Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada para  Bupati/walikota dapat  memahami itu. Sebab orang Papua adalah Warga Negara Indonesia yang juga mempunyai hak yang sama,”tukasnya.
Selain itu juga didalam draft yang bermaterikan 40 bab dan 308 pasal ini, juga mengatur tentang rekondisi hak – hak dasar Orang Asli Papua (OAP) , perlindungan terhadap OAP, pemberdayaan afirmasi OAP serta redistribusi pembangunan yang adil dan proporsional bagi OAP dan juga semua sektor pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional. “40 bab dan 308 pasal dalam draft ini memuat kebijakan dasar dan lebih pada pembangunan Papua,”ungkapnya
Rapat khusus ini pada intinya adalah diskusi untuk meminta pandangan dari DPRP, MRP. Konsultasi rapat terakhir untuk menentukan keadaan terakhir masyarakat Papua. Sebagai gubernur, dirinya mengaku tidak bisa gubernur berjuang sendiri. Sebab ini berbicara kepentingan besar untuk Tanah Papua.
Karena tanpa ada dukungan pembiayaan, maka  visi misi besar tidak akan dicapai. “Karena kewenangan tidak ada pada kita, padahal jika diberikan  ini membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat,”ucapnya.
Pada pertemuan ini gubernur juga menyinggung tentang saat ini banyak pejabat Negara termasuk di Papua yang masuk dalam tahanan. Hal ini tentunya  membuat para pejabat yang ditempatkan di Papua menjadi ketakutan yang luar biasa.
“Hari ini kita lihat senior kita yang luar biasa (Barnabas Suebu-red). Tetapi kita tidak berdaya dan tidak mampu. Apalagi kita yang kacang – kacang ini. Buktinya sampai hari ini kita tidak ada perlawanan. Untuk itu kita harus bersatu, kalau jalan sendiri – sendiri kita tidak berdaya dengan kondisi ini. Sebab Papua beda dengan daerah lain. Kuncinya bersatu dan kita lawan dengan hal – hal yang tidak benar,”pintanya.
Dengan kewenangan yang diberikan kepada Papua, maka bisa disampaikan kepada pusat tentang posisi Papua. Karena sejarah dan kondisi real sudah berubah.
“Kita sepakat bersatu dan berjuang bersama – sama untuk berangkat ke Jakarta. Kami sudah boking waktu dengan DPR RI. Datang dengan atribut lengkap. Kita minta segera disahkan UU yang sedang kita dorong. Bupati yang tidak hadir saat ini, untuk bergabung ke Jakarta,”pintanya.
Rencananya pertemuan akan dilangsungkan pada tanggal 18 September. Sebagai gubernur dirinya memerintahkan kepada para bupati/walikota untuk berangkat satu pesawat dan kembali satu pesawat. “Kalau tidak begitu tidak bisa. Kekuatan rakyat harus diturunkan seperti Yogyakarta. Mereka bisa kita kenapa tidak bisa. Padahal mereka (Yogyakarta) telah melanggar UUD 45 padahal kita di Papua tidak melanggar UUD 1945,”tuturnya.