Pasific Pos.com
Papua Barat

GSBI Papua Barat Buka Pos Pengaduan Bagi Kaum Buruh

Manokwari, TP – Kepala Kantor Bantuan Hukum, Departemen Hukum, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Jemi A. Manggaprou, SH mengungkapkan, diskriminasi atau perlakuan yang dinilai tidak manusiawi masih banyak dihadapi para buruh di wilayah Papua Barat.

“Dilatar belakangi itu, makanya kita mendorong membuka pos pengaduan. Banyak upah buruh yang tidak sesuai upah minimum provinsi (UMP) Papua Barat. Ada sekian buruh yang belum dapat Jaminan Kesehatan, ada buruh yang belum mendapatkan BPJS ketenaga kerjaan, jaminan hari tua maupun dan hak-hak lainnya dari para investor,” tutur Jemi kepada wartawan, Rabu (7/3).

Melalui pos pengaduan tersebut, kata dia,pihaknya siap menerima para buruh yang ingin mendapatkan pemahaman tentang apa sebenarnya hak-hak buruh yang harus di penuhi para pemberi kerja.

Sesuai amanat undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan telah mengatur tentang hak-hak buruh yang harus dipenuhi oleh para pemberi kerja. Selain itu, kata dia buruh juga memilik hak untuk berkumpul dan berserikat di setiap perusahaan untuk mendiskusikan dan membicarakan terkait hak-hak mereka sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.

Bertolak dari hal itu, lebih jauh Ia menjelaskan, mengacu pada UU ketenagakerjaan dalam rangka memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi kaum buruh, pihaknya membuka pos pengaduan.

“Pos pengaduan kami buka setiap hari kerja untuk menerima pengaduaan dari para buruh di wilayah Papua Barat yang mendapatkan diskriminiasi dari investor,” jelasnya.

Melalui pos pengaduan itu pula, kata dia sebagai advokat hukum GSBI Papua Barat akan membantu kaum buruh mengadvokasi persoalannya melalui jalur hukum.

Dicecar soal pengaduannya, Jemi Manggaprou menjelaskan, jika ada buruh yang upahnya tidak sesuai dengan UMP Papua Barat ataupun PHK secara sepihak maka siap diadvokasi.

“Kalau ada buruh yang ingin mengadu bisa langsung ke kantor GSBI Papua Barat di jalan Makam Pahlawan, Sanggeng, Manokwari belakang kantor Pengadilan Negeri Manokwari atau teman-teman buruh bisa langsung menghubungi nomor 0812-4002-6482. Kami buka pos pengaduan ini bukan berarti kita mencari-cari kesalahan investor, tetapi kami ingin buruh menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UU ketenagakerjaan,”pungkasnya. [FSM-R3]