Pasific Pos.com
Papua Barat

GSBI Desak Polisi Tetapkan Tersangka Korupsi Dinas Perumahan

Manokwari, TP – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan, kembali memberikan apresiasi Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat atas kerja keras dan upaya dalam menangani tindak pidana korupsi pengadaan tanah seluas 1 hektar di Arfai oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat bersumber dari APBD tahun 2016 senilai Rp. 4,5 Miliar.

Meski demikian, dirinya mendesak Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat agar segera melakukan gelar perkara untuk menetapan siapa tersangka dibalik kasus tindak pidana korupsi tersebut.

“Kalau sudah ada hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat, maka penetapan tersangka pun harus dipercepat,” kata Yohanes Akwan kepada Tabura Pos via Handphone-nya, semalam.

Kemudian, lanjut dia, jika sudah ditetapkan tersangka maka tahapan proses kasus tersebut harus dipercepat dan didorong ke meja hijau.

Sebab, menurut Yohanes Akwan, jika proses penetapan tersangka terkesan lamban maka proses tersebut patut dipertanyakan ada apa dibalik itu.

“Kami berharap proses ini dipercepat supaya kepercayaan publik kepada penegak hukum semakin membaik, jangan biarkan publik kecewa dengan penanganan kasus yang berlarut-larut,” ujar dia.

Dirinya juga menegaskan, jika telah dilakukan penetapan tersangka, maka oknum yang bersangkutan harusnya ditahan dan dijebloskan kedalam perjara, bukan sebaliknya diberikan kekhususan.

“Ini berkaatan dengan kepentingan publik, maka siapa pun dia yang penyidik tetapkan sebagai tersangka jangan ada tebang pilih, harus tangkap dan jebloskan ke penjara,” tegas Yohanes Akwan.

Menurut dia, jika pada saatnya terjadi kekhususan kepada tersangka, maka GSBI siap menyurati pimpinan tertinggi POLRI dalam hal ini Kapolri untuk dapat mengevaluasi kinerja anggota-nya.

Sementara itu, dalam permberitaan Tabura Pos sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol. Budi Santosa mengaku sudah menerima hasil PKN tindak pidana korupsi pengadaan tanah seluas 1 hektar di Arfai oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat bersumber dari APBD tahun 2016 senilai Rp. 4,5 Miliar. dari BPKP Perwakilan Papua Barat.

“Kerugiannya kurang lebih mencapai Rp. 3,3 Miliar, tinggal kita gelar perkara untuk penetapan tersangka,” ungkap Ditreskrimsus Polda Papua Barat kepada para wartawan di Swiss-bell Hotel, belum lama ini.

Lanjut dia, ditargetkan setelah lebaran nanti sudah dapat dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tipikor pengadaan tanah seluas 1 hektar di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.

Dia mengungkapkan, dokumen-dokumen terkait adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut sudah dikantongi penyidik, sehingga tinggal menunggu proses selanjutnya. “Termasuk yang berkaitan dengan KPA dan PPTK, semuanya sudah kita mintai klarifikasi, yang pasti dalam kasus ini sudah jelas menimbulkan kerugian Negara,” tandasnya. [BOM]