Pasific Pos.com
Papua Selatan

Gerak Cepat Pemerintah Usut Penembakan Di Torasi

Pertemuan instansi terkait yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Merauke (foto:iis)

MERAUKE,ARAFURA,- Pihak Indonesia bergerak cepat pasca insiden penembakan salah satu warga Indonesia oleh tentara PNG belum lama ini sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu telah terjadi penembakan yang menyebabkan nahkoda KM Kevin atas nama Sugeng tewas di tempat.

Hal ini terjadi karena tiga kapal ikan dari Indonesia memasuki wilayah negara lain dan diketahui oleh petugas yang sedang berpatroli. Saat itu KM Kevin berhasil lolos namun naas, nahkodanya terkena tembakan.

Kepala Badan Pengelolaan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai kepada wartawan usai mengikuti rapat di Kantor Bupati Merauke, Rabu (24/8) mengemukakan bahwa setelah mendapat laporan terkait kronologis penembakan tersebut, pihaknya langsung menindak lanjuti dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby dan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo.

Jadi kasus ini sudah ditelusuri dan koordinasi juga sudah dilakukan dengan pihak otoritas PNG. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari PNG mengenai keberadaan dua kapal lainnya.

Diakui bahwa kapal ikan tersebut sudah melanggar karena memasuki wilayah perairan PNG. Namun ia juga menyesalkan insiden penembakan yang terjadi karena menurutnya tidak manusiawi. Untuk itu pihaknya akan mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dapat mengajukan protes keras kepada Pemerintah PNG.

“Kami datang secara khusus ke Merauke bersama Sekda Provinsi Papua untuk mendengarkan langsung kronologisnya bahkan lewat mulut dari korban selamat yang turut dihadirkan. Kita juga mendengarkan keterangan dari TNI AL, kepolisian dan lain sebagainya. Ini langkah awal kita, kita sudah menunjukkan sikap tegas kita,”tukasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kasus seperti ini sering terjadi bahkan para nelayan ini nekad melakukan hal tersebut tanpa memikirkan keselamatan jiwa. Oleh sebab itu kejadian seperti ini menjadi pelajaran agar ke depan tidak lagi terjadi pelanggaran serupa.

Menurut Suzana, hubungan kedua negara tetap harus dijaga dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah. Tentunya harus selalu terjalin komunikasi yang baik melalui forum resmi terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi dan solusi yang dapat dilakukan.

Dengan adanya kasus ini pihaknya juga akan mendorong pemerintah untuk mendirikan pos khusus pemeriksaan lintas batas terpadu di wilayah Torasi. Sebab wilayah laut sangat luas sehingga memungkinkan nelayan melalui banyak jalur. Namun jika melalui pos yang resmi tentunya pelanggaran dapat dicegah.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana menurunkan tingkat pelanggaran dan kita akan dorong agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa. Kalau dibilang kecolongan tidak juga, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa laut itu sangat luas sehingga di mana wilayah yang banyak gulanya maka nelayan akan masuk ke situ,”terangnya.**