Jayapura, – Dalam pandangan umum yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Papua, Fraksi Partai NasDem menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Fraksi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tepat, baik dari segi sasaran, waktu, maupun pembiayaan.
“Anggaran harus benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pembiayaan,”tegas Alberth
Merauje kepada Padific Pos ketika ditemui di Gedung II Ruang Fraksi NasDem DPR Papua, Selasa, 15 Juli 2025.
Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M, MH telah menyampaikan pandangan umum Fraksi NasDem tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Selasa, 15 Juli 2025.
Bahkan kata Alberth Merauje, pada pandangan umum Fraksi NasDem, pihaknya masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan.
Politisi Partai NasDem itu juga menyebut ada beberapa kegiatan fisik yang tidak sesuai standar, bahkan ada yang terlambat, sehingga menyebabkan pengembalian anggaran ke kas daerah.
“Misalnya waktu kita turun ke lapangan kita melihat situasi yang ada, ada beberapa yang tidak tepat sasaran dan ada beberapa kegiatan fisik juga yang tidak sesuai standar. Termasuk ada beberapa kegiatan yang terlambat bahkan harus di kembalikan uang ke kas daerah,” bebernya.
“Kita juga melihat Aparatur Negara yang dalam pengelolaan anggaran ini mereka tidak konsekuensi dengan aturan-aturan tentang bagaimana tata kelola keuangan pemerintah daerah, sehingga terjadi keterlambatan bahkan terjadi sisa anggaran atau terjadi utang. Itu yang menjadi beban bagi pemerintah daerah,” sambungnya.
Menyikapi hal itu, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan OPD terkait agar memperkuat perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan program berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Jika tiga hal ini dijalankan secara optimal, maka persoalan-persoalan yang muncul selama ini bisa diminimalkan,”ujar Alberth Merauje.
Meski demikian, Fraksi NasDem DPR Papua memberikan apresiasi atas capaian kinerja anggaran Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024 yang mencapai realisasi sekitar 98 persen.
Selain itu, legislator Papua itu juga mengapresiasi keberhasilan Pemprov Papua meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi, namun tetap harus disertai dengan evaluasi dan perbaikan ke depan,”tandas Alberth Merauje. (Tiara).
