Fraksi Gerakan Amanat Persatuan Apresiasi Rancangan KUA APBD 2026
Jayapura,- Pelapor Fraksi Partai Gerakan Amanat Persatuan (GAP) DPR Papua, Jefry Hendri Bisay, SH menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperdasi APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna II pada, Rabu malam, 10 Desember 2025.
Dalam laporan tersebut, Jefry Hendri Bisay menegaskan komitmen fraksinya untuk mendukung APBD yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat Papua.
Anggota dewan termuda itu menyampaikan jika Fraksi Gerakan Amanat Persatuan mengapresiasi penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2026 yang dinilai telah mengintegrasikan prinsip efisiensi fiskal, terutama di tengah tantangan ekonomi nasional dan regional Papua.
Dengan demikian, Fraksi Gerakan Amanat Persatuan itu menilai penyusunan KUA telah sejalan dengan RPJMD dan arahan pemerintah pusat, terutama untuk mendukung prioritas pembangunan seperti infrastruktur dasar dan peningkatan layanan publik.
Jefry Hendri Bisay menekankan, jika fraksinya juga mendorong evaluasi lebih cermat terhadap proyeksi pendapatan daerah. Fluktuasi harga komoditas seperti kelapa sawit dan hasil tambang dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan daerah sehingga perencanaan harus lebih realistis.
Selain itu, Fraksi menegaskan bahwa pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, reformasi perpajakan daerah, serta memperkuat organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan.
Terkait pendapatan dari pengelolaan aset daerah pihaknya meminta diawasi ketat untuk mencegah kebocoran. Namun terkait belanja daerah, Fraksi Gerakan Amanat Persatuan memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan SDM Papua.
Belanja modal, khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pegunungan, diminta dipercepat implementasinya , agar dampak pembangunan dirasakan merata.
Fraksi juga mendorong pemerintah memperkuat program pembinaan UMKM adat, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah pengurangan kesenjangan.
Untuk memastikan efisiensi anggaran, Faksi mengusulkan audit pra-eksekusi terhadap seluruh program agar sesuai prinsip value for money.
Sebagai fraksi yang mengusung nilai persatuan, Gerakan Amanat Persatuan menilai APBD Papua 2026 harus menjadi instrumen penguatan integrasi sosial melalui program dialog adat, rekonsiliasi, dan kegiatan otonomi khusus yang inklusif, yang selaras dengan sangat NKRI harga mati.
Lanjut dikatakan, Fraksi juga mendukung alokasi anggaran untuk pendidikan multikultural di sekolah dasar dan menengah, kesehatan reproduksi dan penanganan gizi buruk di wilayah 3T dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda. “Raperdasi APBD 2026 harus memperkuat persatuan nasional serta memastikan masyarakat Papua mendapatkan manfaat nyata,” tandas Jefry Bisay.
Untuk meningkatkan efektivitas APBD 2026, Fraaksi Gerakan Amanat Persatun mengusulkan beberapa rekomendasi strategis, yakni integrasi teknologi digital dalam monitoring anggaran untuk transparansi real time. alokasi tambahan untuk mitigasi bencana alam yang sering terjadi di Papua diantaranya melalui penguatan mekanisme sinkronisasi dengan APBD kabupaten/kota, evaluasi mid-year review utuk penyesuaian anggaran berbasis kinerja dan kolaborasi dengan swasta untuk proyek infrastruktur padat karya.
Selain itu, fraksi juga meminta agar jadwal pembahasan APBD 2027 tidak mengalami keterlambatan dan harus diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Dokumen KUA-PPAS juga diminta diserahkan lebih awal agar DPR dapat membahasnya secara optimal.
Jefry Bisai menambahkan, Fraksi Gerakan Amanat Persatuan menyatakan dukungan kondisional terhadap pengesahan Raperdasi APBD 2026 dengan sejumlah catatan perbaikan yang telah disampaikan.
“Dokumen KUA ini adalah momentum mempercepat pembangunan Papua secara merata. Untuk itu, Fraksi siap berkontribusi dalam pembahasan lanjutan demi terwujudnya Papua Hebat dalam bingkai NKRI,” tandas Jefry Bisai. (Tiara).