Pasific Pos.com
Papua Barat

FPMAK Desak Panja Pilkada DPR PB Publis Pertanggungjawaban Hibah 2016

Manokwari, TP – Forum Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (FPMAK) menilai, pemerintah Provinsi (pemprov) Papua Barat dalam hal ini DPR Papua Barat telah melakukan kekeliruan terhadap penggunaan dana hibah daerah untuk membiayai proses pemilihan kepala daerah tahun 2016.

Pasalnya, menurut FPMAK dana hibah tidak bisa dipergunakan untuk membiayai proses pemilihan kepala daerah.

“Tetapi dalam tahapan perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan pilkada di Papua Barat pemerintah daerah dalam hal ini DPR Papua Barat telah mengalokasikan dana hibah untuk proses pemilihan kepala daerah,” kata Ketua FPMAK, Provinsi Papua Barat, Timotius Yelimolo kepada para wartawan di Amban, Manokwari, kemarin.

Menurut Yelimolo, dana hibah diberikan dalam bentuk bantuan atau barang dan jasa yang diperbantuan dari luar negeri. Dimana, anggarannya bersumber dari luar negeri yang kemudian diturunkan ke negera dalam hal ini APBN dan disalurkan ke APBD.

Ini, ungkap dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. Dalam ketentuan ini, lanjut dia, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.010/2016 tentang Tata Cara Pemberian Hiba Kepada Daerah.

Dimana, lanjut dia, dalam PMK Pasal 3 dan Pasal 4 tidak menjelaskan secara rinci tidak disebutkan untuk digunakan untuk apa kegiatan apa saja. Tetapi, dana hibah ini diberikan kepada daerah yang fiskalnya rendah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukkannya telah diangkat oleh media nasional bahkan media internasional. Bahkan, Ketua Umum Indonesia Corruption Watch (ICW) harus ada antisipasi sehingga dana hibah daerah dan dana bantuan sosial tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan pilkada.

Gubernur Jawa Timur, telah mengintruksikan bahwa, menjelang Pilkada Jawa Timur tidak diperolehkan untuk mencairkan dana hibah sebelum pilkada selesai. “Pertanyaan kami apakah di Papua Barat akan seperti itu,” kata Yelimolo.
Disinggung penggunaan dana hibah konteks Papua Barat, ia menduga, Pemerintah Papua Barat tidak melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan pilkada Papua Barat 2017 lalu.

Oleh karena itu, kata dia, sudah terlanjut penggunaan dana hibah, maka pihaknya mendesak Ketua Panitia Kerja (Panja) Pilkada DPR Papua Barat, Dominggus Sani untuk segera mempertanggungjawabkan hal ini.
“Hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dana hibah seharusnya digunakan untuk melihat pelayanan publik.

Hari ini kalau pemerintah gunakan dana hibah untuk aktifitas pemerintah tetapi merugikan orang banyak, maka kami akan menuntut hal itu sampai penegak hukum mengambil ketegasan,” tegas mantan Presiden Mahasiswa Unipa.

Tentang anggaran hibah daerah sebesar Rp. 506 miliar lebih yang digunakan membiayai proses pilkada Papua Barat 2017 lalu, ia mengatakan, pihaknya tidak tahu pasti pertanggungjawabannya kepada publik.

Untuk itu, sebagai aktivis pihaknya mendesak kepada Panja Pilkada Papua Barat untuk segera melihat pertanggungjawaban dana hibah 2016 lalu dan segera dibuka ke publik Papua Barat seperti apa penggunaan dan pertanggungjawabannya.

“Pertanggungjawaban dana hibah ini sudah sejauh mana apakah dipergunakan sesuai atau tidak, apalagi proses dari awal dana hibah sudah disalahgunakan diluar dari ketentuan yang diatur PP 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan.

Kami harapa pemerintah harus profesional untuk memilih-milih karena pelaksanaan pilkada digunakan APBD dan APBN murni bukan dana hibah atau dana bantuan sosial,” tandas Yelimolo. [FSM]