Pasific Pos.com
Papua Selatan

Forum Koordinasi, Wujud Pelaksanaan Kesepahaman BPJS Kesehatan Dan Kejaksaan Tinggi Papua

MERAUKE,ARAFURA,-Forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tingkat provinsi Papua dan Papua  Barat merupakan wujud dari pelaksanaan kesepahaman bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Tinggi Papua untuk saling memberikan informasi dan koordinasi dalam rangka menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagal upaya penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Forum koordinasi, monitoring, pengawasan dan permeriksaan kepatuhanan serta pemberian Surat Kuasa Khusus yang dilaksanakan saat ini adalah rangkaian kegiatan BPJS Kesehatan untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam melakukan pendaftaran, penyampaian data secara lengkap dan benar serta ketaatan membayar iuran.

Hal itu dikemukakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr.Heffinur SH, M.Hum pada forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tingkat provinsi Papua dan Papua  Barat di Swiss-Belhotel Senin (11/11).  Dikemukakan, pada pasal 9 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S), menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi aosial dan prinsip ekuitas, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 19 UU No. 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKS). Prinsip Asuransi Sosial yaitu: Kegotongroyongan antara kaya dan miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan yang muda serta yang berisiko tinggi dan yang rendah, Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif, Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan untuk peserta penerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk peserta yang tidak menerima upah, serta bersifat nirlaba.

Artinya pengelolaan dana digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan setiap surplus akan disimpan sebagai dana cadangan untuk peningkatan manfaat dan kualitas layanan.

Sediangkan prinsip ekuitas dimaksudkan yakni, kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran luran yang telah dibayarkan, dengan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan daiam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.  Dalam melaksanakan fungsi tersebut, ditentukan dalam pasal 10 No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa BPJS Kesehatan bertugas antara lain melakukan pendaftaran peserta, memungut iuran dari peserta dan pemberi kerja, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta dan membayarkan manfaat dan membiaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, serta berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan.