Pasific Pos.com
Papua Barat

Elisa Sroyer dan Zet Ayal Menjalani Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Sirkuit

Manokwari, TP – Tanpa mengenakan rompi orange atau rompi tahanan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer dan Zet S. Ayal mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Rabu (24/1/18).

Keduanya duduk di kursi pesakitan lantaran tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk lahan sirkuit motor prix di Jalur 13, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

Dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari, Decyana Caprina, SH, kedua terdakwa dijerat melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b jo Pasal 18 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Diungkapkan JPU, pada 2016, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat mendapat alokasi dana kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sirkuit motor prix seluas 8 hektar senilai Rp. 2.950.000.000 dengan sumber APBD Provinsi Papua Barat.

Namun, kata Caprina mengatakan, terdakwa 1 selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah sirkuit motor prix yang memuat tentang maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah serta rencana pembangunan nasional dan daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, luas tanah dan lain sebagainya.

Di samping itu, JPU menyatakan, tidak ada surat keputusan penetapan lokasi dari Gubernur Papua Barat dan terhadap kegiatan pengadaan tanah sirkuit motor prix seluas 8 hektar.

Lanjut dia, dalam pengadaan tanah sirkuit motor prix itu pun tidak melalui proses pelelangan, karena tidak dibentuk tim persiapan atau panitia pengadaan tanah. Namun, ungkap Caprina, kegiatan itu langsung dikendalikan dan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa 1 selaku Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat.

Selain tanpa lelang, JPU membeberkan, anggaran pengadaan lahan sirkuit motor prix juga tidak dibayarkan sepenuhnya ke pemilik hak ulayat. Pembayaran tanah kepada pemilik hak ulayat sesuai panjar yang dibayarkan terdakwa 2, hanya Rp. 1.450.000.000, sedangkan kuitansi pertanggungjawaban yang dibuat saksi Mamai S. Saiba atas perintah terdakwa I sebesar Rp. 2.950.000.000.

JPU mengutarakan, akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah menimbulkan kerugian negara atau daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 2.950.000.000. JPU beralasan, kerugian itu timbul karena nilai realisasi fisik pengadaan tanah yang telah diterima Pemprov Papua barat adalah nol atau nihil.

Atas dakwaan JPU, penasehet hukum kedua terdakwa, Demianus Waney, SH menyatakan, pihaknya menerima dakwaan JPU dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Untuk itu, ia meminta sidang kasus dugaan tipikor yang menjerat kedua kliennya dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara.

Usai mendengarkan pembacaan dakwaan dan tanggapan penasehat hukum kedua terdakwa, majelis hakim yang diketuai, Aris S. Harsono, SH, MH menutup persidangan dan akan dilanjutkan 31 Januari 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan JPU. [FSM-R1]