Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

Dua OPD Baru Serap 5 Persen DAK, BPKAD Berikan Waktu 13 Hari

SENTANI – Dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura hingga tanggal 10 Juli 2018 ini baru menyerap dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sekitar 5 persen. Dua OPD tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Keduanya kemudian diberikan perpanjangan waktu 13 hari atau hingga tanggal 23 Juli 2018 untuk menyerap bantuan dana tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, mengatakan, pihaknya hari ini (kemarin) melakukan rapat evaluasi OPD penerima DAK. Di Pemkab Jayapura, penyerapan DAK ada beberapa OPD yang sudah terserap seperti Dinas Pendidikan serta Dinas Pariwisata dan ada dua OPD yang yang belum menyerap, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas PU.

“Saat kita lakukan evaluasi, ada beberapa OPD yang memang sudah melebihi 75 persen seperti Dinas Pendidikan yang sudah 85 persen dan Dinas Pariwisata yang anggaran DAK nya memang kecil namun sudah capai 75 persen, katanya saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya usai pelaksanaan Rapat Evaluasi OPD Penerima DAK, Selasa (10/7/18) siang.

Juga ada dua OPD yang masih 5 persen, yaitu di Bidang Irigasi pada Dinas PU (penyerapannya belum bergerak) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Maka kedua OPD ini yang harus digenjot serapannya hingga bisa mencapai 75 persen agar bisa turun dananya. Kalau tidak capai 75 persen dana itu akan hangus dan tidak perlu diproses agar anggarannya tidak turun lagi, karena sudah melampaui waktu dan kontrak akan putus, tambah Subhan.

Jika OPD tetap melanjutkan proses penandatanganan DAK, Subhan menuturkan, secara otomatis pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan hal itu akan mempengaruhi DAU. Karena yang seharusnya itu ditalangi oleh DAK, namun terpaksa ditalangi oleh DAU dan dianggap sebagai hutang.

Sehingga tadi (kemarin) kita akan buat pernyataan dengan setiap OPD, apabila sudah melewati limit waktu yang telah ditetapkan oleh PMK itu tetap diproses atau masih menjalankan proses pelelangan, maka itu tanggung jawab setiap OPD. Oleh karena itu, setiap OPD akan menandatangani pernyataan untuk menanggulanginya dari anggaran DAU, tuturnya.

Hanya itu saja yang kita evaluasi, sedangkan untuk penyerapan DAK itu kita masih tunggu, karena masih ada 10 hari lagi dan juga ada perpanjangan waktu sampai 23 Juli 2018. Tidak menutupkemungkinan kita akan panggil mereka lagi, kalau memang sudah tiba waktu penginputan data kontrak itu hingga lewat batas akhir tanggal 23 Juli, maka tidak perlu diproses lagi dan tidak usah alasan kalau itu baru diproses karena dana itu tidak akan turun lagi, tandasnya.