MERAUKE,ARAFURA,-Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah Provinsi Papua, Dr.Yulius Mataputun, M.Pd mengemukakan bahwa pada tahun 2019 ini pihaknya mengharapkan dapat mencapai 1.392 sekolah/madrasah yang terakreditasi di tanah Papua. Secara bertahap upaya itu akan terus dilakukan sehingga pihaknya mampu memenuhi keinginan dari pusat dimana seluruh sekolah di Papua harus memenuhi legalitas sehingga dapat memperkuat kelayakan sekolah tersebut. Adapun yang menjadi sasaran tahun ini adalah sekolah dan madrasah yang belum pernah termasuk SMA dan SMK guna mempersiapkan lulusan masuk perguruan tinggi atau mencari kerja.
Jadi akreditasi memegang peranan penting sehingga jika syarat ini sudah terpenuhi barulah akan diberikan kesempatan kepada SD dan SMP yang sudah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang. Untuk Kabupaten Merauke yang akan diakreditasi pada tahap pertama sebanyak 40 sekolah/madrasah dan sisanya untuk tahap dua dan tiga kurang lebih 100 sekolah sasaran yang dominan berada di garis 3T. “Kami sudah berdiskusi dengan sekretaris dinas untuk mengunjungi sekolah yang ada di kawasan kota dan pinggiran termasuk wilayah di garis 3T. Oleh sebab itu kami mengharapkan dukungan masyarakat dan pemerintah sehingga lulusan sekolah-sekolah kita bisa mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak.
Terutama untuk SMA ketika ingin melanjutkan kuliah, jangan sampai tidak diterima karena sekolah asal belum terakreditasi,”jelasnya kepada wartawan di sela-sela pelatihan calon asesor BAN Sekolah Madrasah di Coreinn Hotel belum lama ini. Ia menambahkan, butuh kepedulian seluruh sekolah betapa pentingnya mengurus akreditasi ini karena masih sedikit yang memperhatikan soal ini. Setelah diperkuat dengan peraturan baru yang menekankan bahwa pada tahun 2020 bagi sekolah yang tidak terakreditasi tidak akan mendapat dana BOS barulah mulai gencar mengurus. Namun hal ini juga menjadi masalah jika diterapkan karena dikuatirkan mengakibatkan polemik dan isu sosial akan muncul.
Oleh sebab itu secara pribadi pihaknya sudah berbicara dengan pusat agar dapat dipersiapkan kebijakan kedua demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Drs.Nirwanto, M.Pd meminta agar sekolah dapat bersikap pro aktif untuk mengisi data-data akreditasi sekolah. Sebab data tersebut akan menjadi pedoman atau syarat bagi sekolah untuk dapat terakditasi. Inilah yang harus diperjuangkan agar akreditasi tersebut dapat terpenuhi. “Harus ada kerja sama antara kepala sekolah dan guru untuk sama-sama membantu agar sekolah bisa diakreditasi,”harapnya.