Pasific Pos.com
Pendidikan & Kesehatan

DPRP Usulkan Pembentukan Satgas Rawan Pangan dan Gizi

 

Jayapura, – Masalah kesehatan dan pangan adalah tanggung jawab multi sektor. Hal itu dikatakan, Anggota DPR Papua, John R Gobay dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Jumat (2/3/18).

Sehingga kata John Gobay, kedepannya juga perlu evaluasi pelayanan kesehatan di Papua.

“Karena ini umum terjadi di daerah- daerah terpencil atau terjauh, karena masalah ini seperti fenomena gunung es, ” ujar John Gobay.

Selain itu, lanjutnya, hal yg perlu diperhatikan juga ketersediaan air bersih, listrik, tenaga kontrak harus diikat dengan aturan yang jelas.

“Tenaga kerja jangan bosan untuk berikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat, petugas juga jangan mengalah dengan ketidaktahuan masyarakat, ” pesannya.

Memurutnya, perlu tambahan tenaga dokter di tiap distrik dengan alat kesehatan dan obat yang lengkap, di semua dinas kesehatan di tiap kabupaten di Papua.

“Jadi harus dibentuk juga satgas seperti satgas kaki telanjang, untuk memperkuat bidan desa dan kader-kader kesehatan di kampung-kampung untuk mengajarkan pola hidup sehat dan mereka dapat menjangkau kampung kampung jauh, ” usulnya.

Untuk itu, kata John Gobay, mereka harus dibekali peralatan komunikasi, logistik, dan sarana transportasi serta rumah tinggal yg baik.

“Misalnya dibangun puskesmas yang lengkap dengan rawat inap, pembangunannya harus satu paket, (puskesmas dan rumah tinggal).

Hanya saja tandas John Gobay, mereka harus digaji tepat waktu, dan tidak dipotong-potong.

Apalagi lanjut John Gobay, ada SSB di daerah yang jauh, ada sarana transportasi udara dan laut yg dipakai tepat guna dan tepat sasaran peruntukan bukan untuk wisata petugas kesehatan.

Dikatakan, dalam hal pangan dengan dana respek harus ada program membangun lumbung pangan kampung, program cetak sawah oleh TNI diganti dengan program tanam sagu dan ubi atau keladi.

“Jadi pemprov harus minta pusat batasi Raskin untuk Papua, ” tandasnya.

Untuk rumuskan kebijakan tambah John Gobay, ini harus segera dibentuk satgas rawan pangan dan gizi.

“Seperti yang pernah kami usulkan kepada Asisten II Setda Papua, ” pungkasnya. (TIARA)