Pasific Pos.com
Sosial & Politik

DPRP Ingin Bisa Lakukan Cuti Kampanye Secara Fleksibel

Yunus Wonda : DPR Papua Akan Vakum 4 Bulan

Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menginginkan agar anggota DPR Papua, bisa melakukan ijin cuti secara fleksibel alias cuti pada saat mengikuti kampanye saja.

Hal itu merupakan hasil rapat Bamus DPR Papua yang dipimpin Ketua DPR Papua di ruang Banggar DPR Papua, Jumat (23/2/18).

“Ya, tadi kita bahas soal cuti bagi anggota DPR Papua yang melakukan kampanye. Versi cuti atau ijin kampanye, kita sepakat tadi, bahwa itu semua kita akan bertemu dengan Bawaslu Papua lagi,” jelasnya.

Namun, kata Yunus Wonda, DPR Papua meminta dan menginginkan ijin cuti itu dilakukan ketika mengikuti kampanye saja.

“Kita lebih meminta pada saat kampanye saja. Karena jelas UU Pilkada Nomor 10, itu hanya saat kampanye saja. Nah, itu yang akan kami tegaskan kepada Bawaslu,” jelasnya.

Yang jelas, tandas Yunus Wonda, pihaknya tidak menginginkan kerancuan soal cuti kampanye ini, sehingga membuat kandidat yang dirugikan.

“Jangan sampai kandidat kita yang jadi diskualifikasi. Jadi ini harus clear dulu bagi anggota DPR Papua, karena hampir semua anggota DPR Papua terlibat, baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Yunus Wonda.

Apalagi, kata Yunus Wonda, anggota DPR Papua juga merupakan kepanjangan tangan partai, sehingga partai punya kewenangan menarik dan mengeluarkan anggota.

Selain itu juga, partai menginginkan agar anggota DPR Papua bekerja untuk kepentingan Pilkada, sehingga mereka juga harus siap.

“Jika cuti semua, maka konsekuensinya jalanannya pemerintahan terutama legislatif atau DPR Papua akan tidak berjalan maksimal alias mengalami kevakuman kegiatan selama hampir 4 bulan dan Bawaslu pasti memahami itu,” terangnya.

Menurutnya, jika mengikuti keterangan dari Bawaslu, memang tampaknya mengarah pada ijin kampanye, bukan cuti kampanye.

“Sebab, penyampaian visi misi disepakati untuk dilaksanakan di DPR Papua pada 6 Maret 2018, padahal tanggal 26 sudah kampanye, ” ucapnya.

Namun tambahnya, kalau visi misi ada di belakang tanggal 6, maka pada saat itu tidak ada anggota dalam ruang sidang.

“Jadi kita minta pada posisi ijin kampanye, terutama pada tanggal-tanggal mana menyurat dan kita tunggu jadwal kampanye untuk dilampirkan dalam ijin cuti,” paparnya. (TIARA)