Pasific Pos.com
Lintas Daerah

DPR Papua Minta Hukum Positif Ditegakkan di Timika

Mathea : Segera Dihentikan Karena Itu Seakan Jadi Lahan Bisnis

Jayapura, – Hukum positif harus ditegakkan di Kabupaten Mimika, untuk mengatasi konflik yang selalu terjadi di Kwamki Lama.

Hal itu ditegaskan, Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM dari daerah pemilihan (Dapil) Mimika, Mathea Mamoyao, S. Sos.

Bahkan, ia meminta konflik di Mimika atau Kwamki Lama, segera dihentikan karena itu seakan menjadi lahan bisnis.

“Kalau bicara masalah konflik di Mimika, atau Kwamki Lama, harus secepatnya dihentikan karena itu akan menjadi lahan bisnis. Apalagi, ketika ada orang meninggal dalam konflik, mereka akan mambayar kepala dengan uang yang cukup besar, ” ungkap Mathea kepada Wartawan di Lobby Kantor DPR Papua, Selasa (6/3/18).

Bahkan kata Mathea, konflik ini tidak akan berhenti selama masih ada tradisi bayar kepala.

“Mau ambil uang dari mana bayar kepala terus,” ujarnya.

Untuk itu, wanita asal Komoro ini berharap, pemerintah harus secara jeli melihat ini, dan jangan lagi ada bupati yang bayar kepala di Kwamki Lama.

Jangan lagi bayar kepala, saya curiga itu uang rakyat yang dipakai. Padahal harusnya dipakai untuk membangun kabupaten,” ketus Mathea.

Menurut Mathea, jika mata rantai ini diputus ia yakin konflik Mimika bisa reda. Selain itu hukum positif harus dikedepankan.

“Saya curiga memang ada orang dibalik konflik ini, akses masuk dan keluar ditutup tapi orang masih bisa hidup karena ada pasokan logistik atau makanan. Ini sudah jadi lahan bisnis. Saya tidak percaya itu uang dari hasil mendulang,” bebernya.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini menambahkan, pemerintah harus segera membuat Kwamki Narama aman dan nyaman, serta menjadi daerah yang layak dan damai.

“Saya mau bilang untuk semua SKPD, apalagi Bappeda harus jujur. Penggunaan kriterianya harus jelas,” tandasnya.