Pasific Pos.com
Info Papua

DPR Papua Dukung Pemerintah Tunda PON

DPR Papua Dukung tunda PON
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mendukung pemerintah untuk menunda penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

Sebab, jika PON dipaksakan akan sangat membahayakan banyak orang. Karenanya, penundaan PON 2020 tepat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Catatan terakhir menyebutkan jumlah orang yang meninggal dunia akibat virus COVID-19 di Papua sudah 7 orang dan jumlah pasien positif hingga hari ini mencapai 124 orang.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw kepada wartawan disela-sela Rapat Covid-19 di Gedung Negara Jayapura, Rabu (22/4) menyatakan usulan DPR RI dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menunda pelaksanaan PON XX 2020 sangat tepat.

Karena masalah pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. “Menurut analisis kita bahwa PON pasti akan tertunda dan hasil rapat Komisi X DPR RI dengan Menpora sudah diputuskan ditunda, hanya tunggu surat keputusan presiden Joko Widodo,” katanya.

Selain mengusulkan PON ditunda, kata politisi Nasdem itu, untuk menangani pandemi corona, pemerintah sangat memtuhkan banyak anggaran dan harus dilakukan realokasi dan refokusing dari APBD.

“Kami sangat setuju kalau PON ditunda karena, dengan begitu anggarannya bisa membantu penanganan covid-19 di Papua,” ujarnya.

Terkait wacana PON XX ditunda hingga Oktober 2021, ia beranggapan itu hal yang tepat karena di saat itu Papua bisa lebih siap.

“Baiknya PON diundur, paling cepat sampai September 2021, karena dari sisi anggaran kita akan cukup. Kalau di semester pertama, dana kita belum ada dari pusat,” kata Jhony.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan PON 2020 kurang lebih Rp 4 triliun.

Sementara anggaran baru direalisasikan dalam APBD Papua 2020 sebesar Rp 2 Triliun. “Kegiatan di PB PON ini harus dirasionalkan. Jangan semaunya diajukan oleh bidang-bidang karena kebutuhan dana dari awal kita sudah tahu Rp 4 triliun, tapi kita mau meng-cover dana Rp 2 triliun dari APBD 2020,” kata Lukas.

Kemudian, Komisi X DPR RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sepakat menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua yang rencananya digelar 20 Oktober hingga 2 November 2020.

Kesepakatan penundaan PON XX itu diputuskan di dalam rapat kerja antara Komisi X dan Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/42020).

Artikel Terkait

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Bams

Statement Mengandung Rasis, Bupati Tony Tesar Harus Minta Maaf Kepada Masyarakat Pegunungan

Bams