Pasific Pos.com
Headline

DPR Papua Dukung Pembekukan Izin PT. Freeport

Jayapura,- Komisi  IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua bidang Infrastruktur, mendukung  penuh apa yang menjadi program pemerintah pusat, untuk membekukan izin  atau menghentikan ekspor konsentrat tembaga Freport Indonesia. Lantaran belum adanya kemajuan dalam pembangunan pengelolaan dan pemurnian dalam perusahaan asal Amerika Serikat.
“Kami dari Komisi IV DPR Papua sangat mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Menteri SDM jika membekukan izin PT Freeport Indonesia. Sebab  PT Freeport Indonesia tidak menunjukkan kesungguhannya membangun pabrik  Smelter di  Tanah Papua,”  kata Ketua Komisi  IV DPR Papua, Boy Markus Dawir kepada wartawan, melalui telephone selulernya, Rabu (21/1) kemarin.
Menurutnya,  selama ini Freeport Indonesia tidak setuju apa yang telah disepekati oleh Pemerintah Indonesia dan juga Pemeirntah Provinsi Papua.
 “Seharusnya  PT. Freeport  Indonesia harus tunduk kepada pemerintah Indonesia karena dia membangun perusahaan di Indonesia bukan  tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat,”  ucapnya.
Dikatakan,  salah satu contoh besar yang tidak di Gubris oleh  PT. Freeport  Indinesia adalah pembangunan Semelter yang selama ini diminta untuk harus di bangun di Papua.  Yang tujuannya  untuk lebih meningkatkan pembangunan SDM dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Apalagi lanjut dia, Pemerintah Indonesia telah memberikan kepercayaan penuh kepada PT Freeport Indonesia untuk memberikan Izin Ekspor melalui penandatangan MoU pada tahun 2014 lalu. Namun kenyataan kepercayaan yang dilakukan tidak mampu melakukan pembangunan  Smelter.
“Sebenarnya di awal tahun  2015 ini sudah ada eksen dari PT Freeport Indonesia. Dan  seharusnya PT. Freeport  sudah mulai melakukan pembangunan.  Itu  jika punya niat baik untuk membangun Semter di Papua. Tapi buktinya sampai saat ini tidak ada,”  ketusnya.
Boy menuturkan, Perusahaan Freeport Indonesia yang sudah sekian tahun dikelolah sangat tidak rugi jika Ijin dihentikan.  Indonesia bakal tidak rugi jika dihentikan. Biar perusahaan itu dikelolah Pemerintah Indonesia sendiri.
“Jadi, apa yang disampaikan  Mentri SDM  itu kami sangat mendukung agar PT Freeport Indonesia taat dan tunduk dengan pemerintah Indonesia,”  tandas Boy. (Tiara)