Pasific Pos.com
Papua Barat

DPR Papua Barat Kesulitan Gelar Fit and Proper Test, Libatkan LSM

Manokwari, TP – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Provinsi Papua Barat kembali mempertanyakan pelaksanaan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) di Provinsi Papua Barat yang tak kunjung dilaksanakan Komisi A DPR Papua Barat.

“Sudah 4 tahun dan dari beberapa kali pergantian pimpinan Komisi A, belum juga ada pelaksanaan fit and proper test terhadap 10 calon komisioner KIP Papua Barat yang sudah lulus seleksi di tingkat panitia. Apa masalah dan sulitnya di mana,” tanya Direktur YLBH Provinsi Papua Barat, Matheus Maryen kepada para wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, kemarin.

Ia menegaskan, kehadiran KIP di Provinsi Papua Barat bukan keinginan, tetapi kebutuhan dan berdasarkan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang wajib hukumnya dijalankan wakil rakyat di parlemen.
“Ingat, ini perintah undang-undang. Perintah undang-undang tidak bisa dilanggar, tidak bisa dibantah, tetapi perintah undang-undang harus dijalankan. Saya bicara di sini atas dasar perintah undang-undang, maka DPR harus segera melaksanakan, tidak ada bilang pakai besok, lusa, ini sudah 4 tahun. Saya ikuti, DPR akan studi banding dulu baru buat fit and proper test. Bagi saya, tidak ada lagi studi banding. Apakah kurang kemarin DPR studi banding ke KIP Pusat dan Kominfo Pusat, apa yang kurang lagi,” tanyanya dengan nada kesal.

Ia menegaskan, kehadiran KIP di Papua Barat, sangat penting. Sebab, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional.
“Ingat, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negera demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik,” ujar Maryen.

Diutarakannya, hari ini, masyarakat Papua Barat haus akan informasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat, baik informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Otsus, informasi HAM, informasi kinerja pemerintah, dan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kepentingan masyarakat.

“Saya pikir wakil rakyat yang duduk di parlemen harus segera melakukan fit and proper test, sehingga kebutuhan masyarakat terkait informasi bisa terpenuhi, tapi sampai hari ini, masa jabatan anggota DPR yang tinggal 1 tahun lagi berakhir, belum juga dilakukan,” ujar Maryen.

Dikatakannya, jika memang DPR Papua Barat mengalami kesulitan untuk mengadakan fit and proper test, maka DPR Papua Barat bisa melibatkan LSM yang ada di Papua Barat.

“Mereka-mereka bisa dipanggil, sehingga dalam pelaksanaan fit and proper test ada kesulitan, mereka bisa memberikan saran dan pandangan kepada wakil rakyat. Saya pikir kepentingan masyarakat umum merupakan kewajiban pemerintah, tetapi LSM sebagai mitra kerja pemerintah wajib dilibatkan untuk menyukseskan kepentingan masyarakat, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tukasnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan, tidak ada lagi studi banding hanya untuk mengadakan fit and proper test, karena itu hanya memboroskan uang rakyat.

“Saya harap tidak ada lagi studi banding dengan alasan mencari-cari format, stategi, dokumen, dan lain sebagainya. Namun, fit and proper test harus segera dilakukan, karena informasi merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat Papua Barat. Alasan tidak ada anggaran, saya pikir itu alasan yang tidak logis. Setelah alasan studi banding, terus alasan tidak ada anggaran, nanti alasan apa lagi yang dibuat-buat,” ungkap Maryen.

Selaku Direktur YLBH Provinsi Papua Barat, dia berharap di bulan ini atau bulan berikut, Komisi A bisa segera melakukan fit and proper test agar mereka bisa terpilih dan menjawab kebutuhan informasi di Papua Barat.

“Saya pikir kehadiran KIP di Papua Barat akan menjadi tolak ukur kehadiran KPID Papua Barat, komda HAM perwakilan Papua Barat, dan Otoritas Jasa Keuangan di Papua Barat,” tukasnya. [FSM-R1]