Pasific Pos.com
Papua Barat

DPR Papua Barat Jangan Membuat Alasan yang Terkesan Dipolitisasi

Manokwari, TP – Alasan ketiadaan anggaran, sehingga Komisi A DPR Papua Barat belum menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Papua Barat, ditanggapi Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH.

Ia mengatakan, alasan ketiadaan anggaran merupakan alasan yang dipolitisasi untuk kepentingan mereka, karena ketiadaan anggaran untuk persiapan menuju tahun-tahun politik.

“Saya berharap DPR Papua Barat segera melakukan fit and proper test bagi calon komisioner KIP Papua Barat, jangan membuat alasan yang terkesan dipolitisasi,” kata Warinussy kepada Tabura Pos di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, belum lama ini.

Dikatakannya, pembentukan KIP Papua Barat adalah amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, Warinussy meminta Komisi A DPR Papua Barat sesegera mungkin melakukan fit and proper test terhadap calon komisioner KIP Papua Barat.

Menurutnya, apabila KIP Papua Barat sudah terbentuk, maka akan menjadi salah satu ukuran kinerja dewan jika mereka tidak mandul, tetapi sudah bekerja maksimal.

Selain KIP, Warinussy mengatakan, masih banyak agenda-agenda lain yang perlu dikerjakan DPR Papua Barat, seperti fit and proper test Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua Barat.

Diutarakan, ada juga agenda pembentukan Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM) Perwakilan Provinsi Papua Barat, agenda pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Papua Barat, dan agenda pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 32 Ayat 1-2 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

“Saya kira DPR Papua Barat tidak boleh beralasan yang dilihat terkesan dipolitisasi untuk kepentingan mereka sendiri, karena ketiadaan anggaran untuk persiapan menuju tahun-tahun politik,” tukas Warinussy. [FSM-R1]