DPR Papua Bantah Keras Isu Penyalahgunaan Dana Cadangan Rp 44 Milliar
Jayapura – Isu dugaan penyalahgunaan dana cadangan sebeaar Rp 44 milliar oleh Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST. MM, MH yang sempat viral di media sosial, diklarifikasi oleh Pimpinan Fraksi DPR Papua. Lima pimpinan Fraksi DPR Papua membantah keras isu tudingan tersebut dan menegaskan jika hal tersebut tidak benar.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Jansen Monim, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait tudingan penyalahgunaan anggaran tersebut tidak benar.
“Isu atau kabar yang beredar di media sosial terkait tudingan Ketua DPR Papua melakukan penyalahgunaan anggaran Rp44 miliar, itu tidak benar,” tegas Jansen Monim didampingi Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan H. Junaedi Rahim, Ketua Fraksi NasDem Dwita Handayani, Ketua Fraksi PDIP Tulus Sianipar, Wakil Ketua Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan Dessy Corazon Giyai, serta Sekretaris Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan H. Abdul Rajab dalam konferensi pers di Gedung DPR Papua, Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam klarifikasi itu, Jansen Monim menjelaskan bahwa dana cadangan milik Pemerintah Provinsi Papua secara aturan tidak dapat digunakan untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua 2025.
Sebab, lanjutnya, dana cadangan tersebut diperuntukkan bagi sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Jadi, dana cadangan ini hanya bisa digunakan untuk kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kalau untuk PSU, itu tidak ada. Di DPR Papua tidak ada uang untuk itu,”jelasnya.
Untuk itu, ia mengimbau masyarakat Papua agar tidak muda terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menyesatkan.
Hal senada, Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan DPR Papua, H. Junaedi Rahim, juga menambahkan dan menganggap tudingan tersebut jatuhnya fitnah.
Ia katakan, secara tugas dan fungsi (tupoksi), DPR Papua tidak memiliki kewenangan mencairkan anggaran.
“Tupoksi dewan tidak mencairkan uang. Bagaimana seorang ketua dewan bisa memegang uang? Itu tidak ada. Logikanya tidak masuk akal dan itu fitnah,” tandas H. Junaedi Rahim.
Bahkan tandas H. Junaedi Rahim, seluruh fraksi di DPR Papua menolak penggunaan dana cadangan secara langsung untuk membiayai PSU Pilkada Papua saat itu.
Pada kesempatan itu, Jansen Monim kembali menjelaskan, bahwa saat PSU digelar, kondisi keuangan daerah dalam keadaan terbatas dan tidak tersedia anggaran khusus. Pemerintah daerah kemudian melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri.
Sehingga hasil koordinasi tersebut menyatakan PSU tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meski tanpa dukungan anggaran tambahan dari pusat.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua melakukan efisiensi internal dan mengidentifikasi sejumlah sumber pembiayaan, termasuk sisa anggaran KPU dan Bawaslu. Namun, jumlahnya belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan PSU.
Akhirnya, Pemerintah Provinsi kemudian mengusulkan penggunaan dana cadangan. Namun usulan tersebut ditolak karena secara peruntukan dana cadangan dialokasikan untuk peningkatan ekonomi OAP, kesehatan, dan pendidikan.
Sebagai solusi, fraksi-fraksi DPR Papua menyepakati mekanisme penyesuaian (change) anggaran, yakni pembiayaan PSU diambil terlebih dahulu dari pos tertentu dalam APBD, khususnya dari sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi OAP.
Dana cadangan kemudian digunakan untuk menutup kembali anggaran dinas-dinas yang terdampak pergeseran tersebut. “Dengan kata lain, dana cadangan tidak digunakan secara langsung untuk membiayai PSU, melainkan untuk mengcover kembali program yang terdampak realokasi sementara,” jelas Jansen Monim.
Untuk itu, Jansen Moni menambahkan, seluruh proses telah melalui pembahasan resmi dan keputusan kolektif DPR Papua sesuai mekanisme penganggaran daerah. “Jadi sekali lagi, tidak ada keterkaitan dengan kepentingan personal atau individu tertentu. Semua berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang sah serta transparan,”tandas Jansen Monim. (Tiara).