Pasific Pos.com
Papua Barat

DPR Menyoroti Papua Barat Televisi, Tapi Bagaimana Nasib TV Parlemen

Manokwari, TP – Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan menanggapi desakan gabungan fraksi di DPR Papua Barat untuk mengaktifkan lagi Papua Barat Televisi.

Dikatakan Akwan, Papua Barat Televisi, dulunya sudah dianggarkan dan beroperasi, tetapi seiring waktu, terjadi satu dan lain hal, sehingga Papua Barat Televisi tidak pernah menyambangi permirsanya lagi.

“Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk menjalankannya, dimana aset negara itu harus diefektifkan kembali,” kata Akwan kepada Tabura Pos di Sekretariat GSBI Papua Barat, Selasa (23/1/18).

Dikatakannya, yang perlu didorong gabungan fraksi DPR Papua Barat adalah TV Parlemen, bukan Papua Barat Televisi. “Jangan melupakan TV Parlemen. Alangkah baiknya diaktifkan dan belajar dari kejadian sebelumnya, sehingga tidak terulang lagi,” katanya.

Ia menerangkan, semestinya DPR Papua Barat fokus terhadap hal-hal di depan mata, seperti TV Parlemen, bukan melihat keluar, karena anggaran rakyat sudah digunakan untuk pengadaan peralatan TV Parlemen, sehingga TV Parlemen harus segera diaktifkan agar rakyat mengetahuinya.

“Lewat kegiatan penyiaran ini akan menjadi media memantau kinerja DPR Papua Barat. TV Parlemen tidak diaktifkan, tetapi DPR menyoroti Papua Barat Televisi. Alangkah baiknya menyoroti apa yang ada di lembaga DPR Papua Barat, bukan menyoroti yang ada di luar jendela,” ujar Akwan.

Lanjut dia, Papua Barat Televisi itu sudah ditayangkan, tetapi TV Parlemen sampai sekarang belum ditayangkan, kenapa tidak disoroti? “Kenapa TV Parlemen tidak berjalan, baru kalian sibuk dengan Papua Barat Televisi. Bagi saya, ini tidak masuk logika,” tukasnya.

Dirinya pun berharap DPR Papua Barat bisa mengurus proses perizinan TV Parlemen supaya segera bisa ditayangkan, karena sudah banyak uang rakyat yang terserap untuk pengadaan peralatan.

Akwan pun menegaskan, terkait penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan suatu lembaga yang penting terkait kegiatan penyiaran. Selain memikirkan lembaga penyiaran, sambung Akwan, Pemprov dan DPR Papua Barat juga harus memikirkan tentang lembaga yang mengawasi lembaga penyiaran, seperti KPID Provinsi Papua Barat.

“Sehingga, lembaga penyiaran bisa dikontrol. Belajar dari luar sana, banyak berita hoax dan berita yang tidak mendidik, maka KPID itu penting,” tukasnya.

Untuk itu, ia berharap Komisi A DPR Papua Barat segera melakukan fit and proper test terhadap calon anggota KPID Provinsi Papua Barat yang setahun lebih terkatung-katung di DPR Papua Barat, karena lembaga ini bukan keinginan, tetapi bagian dari kebutuhan daerah.

“Jangan perangkatnya sudah didorong, siarannya sudah ada dan segala macamnya, tetapi komisinya tidak ada untuk mengawasi kegiatan penyiaran. Saya yakin, pasti ke depan di Papua Barat tidak hanya 1 atau 2 televisi, tetapi akan ada televise lain yang akan datang. Makanya, KPID ini wajib ada,” tukasnya. [FSM-R1]