Pasific Pos.com
Kota Jayapura

DPMK Kota Jayapura Sosialisasi Tiga Peraturan Wali Kota

 

JAYAPURA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura menggelar tiga peraturan Wali Kota tentang kampung.

Sosialisasi tersebut adalah, peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang penghasilan unsur pimpinan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Lalu, sosialisasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem keuangan desa dan kode rekening dan Nomor 8 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal kampung.

“Agar pengelolaan dana kampung transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan dapat memberikan kontribusi terhadap suksesnya pengelolaan kampung di Kota Jayapura,” kata Kepala DPMK Kota Jayapura Jacobus Itaar.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan sosialisasi dimaksud sangat penting karena dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap pengelolaan dana kampung.

“Agar dana kampung dapat dipertanggung jawab, maka ada SK Wali Kota, supaya tidak salah sasaran tapi memberikan manfaat. Pelajari baik-baik SK ini,” kata Rustan.

Pasalnya, kata Rustan, dana kampung yang diberikan sangat besar. Dana kampung 2017 ada Rp60 miliar dari APBD Kota Jayapura yang diberikan kepada 14 kampung. Dana 2018 ada Rp104 miliar

“Dana ini bersumber dari dana pusat, DAU Kota Jayapura, dan dana pendapatan bagi hasil pajak retribusi daerah. Per kampung rata-rata dapat Rp 6 miliar. Harus tertib administrasi, tertib anggaran, dan bebas korupsi,” kata Rustan.

Sosialisasi ini dihadiri sebanyak 150 orang diantaranya, perangkat kampung, kepala distrik, ondoafi, ketua RT dan RW, kepala kampung, yang narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua dan Bappeda Kota Jayapura.