Pasific Pos.com
Papua Barat

DPD GSBI Tantang Disnakertrans Lakukan Pemantauan Lapangan

Manokwari, TP – DPD GSBI Provinsi Papua Barat menantang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melakukan pemantauan di lapangan.

Ketua DPD GSBI Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan mengatakan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat yang mulai diterapkan mulai 1 Januari 2018 sebesar Rp. 2.642.000, masih diingkari sejumlah perusahaan.

Dikatakannya, ada beberapa perusahaan yang membayar hak karyawan tidak sesuai UMP 2018 dan tidak menyusun skala upah untuk karyawannya yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun.

Menurutnya, atas persoalan ini, Disnakertrans Provinsi Papua Barat harus mengambil sikap terkait kepatuhan terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Saya sebagai Ketua DPD GSBI Papua Barat menantang Disnakertrans untuk melakukan pemantauan UMP Papua Barat, karena sudah berlaku per 1 Januari 2018,” kata Akwan kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, Rabu (7/2).

Ia membeberkan, ada sejumlah perusahaan, baik perusahaan Kelapa Sawit, perhotelan, dan perusahaan lain di Papua Barat yang tidak menerapkan UMP Papua Barat 2018.

“Kalau hal ini tidak dikawal, daerah akan mengalami kerugian. Ingat bahwa buruh menjadi penyumbang untuk pendapatan asli daerah kita secara sektoral yang perlu dikawal,” tukasnya.

Akwan menambahkan, pihaknya sudah mengumpulkan data dan jika data sudah dirangkum, DPD GSBI akan menghadap Disnakertrans menagih komitmennya terhadap perlindungan serta jaminan ketenagakerjaan untuk sektor perburuhan di Papua Barat.

Dia pun berharap seluruh buruh di Papua Barat jika perusahaan membayar hak karyawan tidak sesuai UMP dan tidak menerapkan skala upah, maka buruh bisa segera melapor ke Sekretariat DPD GSBI.

“Ini supaya saya bisa desak Dewan Pengupahan segera menyurati polisi agar perusahaan tersebut di-black list atau dipidanakan, karena persoalan ini berkaitan dengan hak orang yang dihilangkan, makanya ada unsur pidana dalam pemberian gaji,” tukasnya.

Di samping itu, Akwan mendesak pemerintah daerah (pemda) juga membayar upah tenaga honor berdasarkan UMP, karena mereka merupakan pekerja kontrak.

“Jangan SK UMP ditandatangani tapi pemberlakuannya tidak sesuai UMP. Artinya, kita menaikkan UMP, tapi kita masih tetap melanggengkan proses politik upah murah. Ini adalah hak dan bagi saya, mari kawan-kawan menyuarakan dan mempertahankan hak kalian biar tidak diambil pengusaha,” ujar Akwan. [FSM-R1]