Pasific Pos.com
Sosial & Politik

DPD Demokrat Papua, Kecam Tuduhan Palsu Terhadap SBY

Jayapura, – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Parovinsi Papua mengutuk keras terkait dengan pernyataan dan tuduhan palsu oleh Firman Wijaya selaku pengacara terhadap tersangka kasus pengedaan E-KTP, Setia Novanto kepada ketua umum dewan pimpinan pusat partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami sebagai struktural partai Demokrat di Papua sangat mengecam keras fitnah dan tuduhan palsu yang dilontarkan oleh Pengacara Setia Novanto kepada ketua umum kami Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan kami meminta agar kasus tersebut segera diproses secara hukum yang berlaku,” tegas Wakil ketua DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly saat menggelar keterangan Pers di Kantor DPD Demokrat Papua, Selasa (6/2/18) malam.

Kata Karolus, fitnah dan tuduhan palsu yang dilontarkan merupakan goresan serta luka yang dirasakan seluruh struktural partai Demokrat bukan hanya di pusat malainkan di semua daerah termasuk kami yang berada di Papua.

“Kami menegaskan untuk tidak saling melukai dengan cara-cara yang tidak terhormat seperti itu untuk menjatuhkan satu partai dengan yang lain, oleh karena itu kita mengajak semua pihak berjalan sesuai dengan koridor dan menjalankan semua tahapan dengan baik, dan fitnah yang dilakukan terhadap ketua DPP pusat harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.

lanjut Pria berdarah Nusa Tenggara Timur (NTT) ini pun menuturkan, lontaran fitnah serta tuduhan palsu atas kasus E-KTP yang menyebutkan ada intervensi Prisiden RI ke 6 tersebut sangat berdampak ke semua daerah mengingat proses pemilihan Umum serentak akan bergulir di tahun ini.

“Kita sedang menghadapi musim pemilukada dan kita sedang siap-siap menjalani pemilu serentak dan Demokrat Papua meminta semua pihak tetap menjaga situasi kondusif dan tidak gaduh supaya proses pemilukada di Papua dan seluruh Indonesia bisa berjalan dengan damai dan demokratis,” tegasnya.

Dirinya pun menambahkan sangat mendukung langka ketua DPP Partai Demokrat untuk melaporkan atas tuduhan palsu dan fitnah yang dilontarkan oleh Firman Wijaya ke Bareskrim Mabes Polri.

“Kami dari DPD Demokrat Provinsi Papua sangat mendukung atas langkah yang diambil ketua Umum untuk melaporkan, dan kami berharap kepada pihak berwajib untuk diproses secara tegas,” tuturnya.

Perlu diketahui, Firman Wijaya sebelumnya menyebut bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.

“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” kata Firman.

Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya (Setya Novanto) bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.

Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.