Pasific Pos.com
Papua Barat

Ditreskrimsus Belum Terima Audit Kasus Pengadaan Tanah di Dinas Perumahan

Manokwari, TP – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat belum menerima hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.

“Audirnya belum selesai, masih sementara proses,” kata Direskrimsus Polda Papua Barat, AKBP Budi Santoso kepada para wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (22/2).

Santoso mengatakan, sampai sekarang BPKP masih melakukan penelitian dokumen dan klarifikasi ke sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan lahan di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.

Dirinya menegaskan, pihaknya tidak bisa mengintervensi kerja BPKP supaya audit segera dilakukan, hanya bisa mendorong apa yang menjadi atensi publik.

Diutarakannya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga penyidik masih mengumpulkan informasi dan dokumen yang terkait pengadaan tanah.

Di samping itu, Direskrimsus menambahkan, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan BPKP untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan dibutuhkan dalam proses audit.

Menurut Santoso, hingga saat ini, sebanyak 6 orang sudah dimintai keterangan, termasuk kuasa pengguna anggaran (KPA).

Dicecar tentang dokumen yang sudah dikantongi penyidik, ia mengatakan, dokumen pelaksanaan anggaran dan DPA sudah dikantongi, termasuk dokumen kontrak.

Berdasarkan catatan Tabura Pos, kasus ini mulai diselidiki pada akhir 2016 terhadap DPA Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 4,5 miliar yang terkait pengadaan tanah seluas 1 hektar di Arfai, Kabupaten Manokwari. [BOM-R1]