Manokwari, TP – Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Yonadap Trogea berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan melakukan evaluasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Hal ini diungkapkannya, karena semua itu tidak terlepas dari penemuan sejumlah warga yang menderita gizi buruk. Lanjut Trogea, salah satu distrik di Kabupaten Sorong Selatan ditemukan masyarakat yang terkena gizi buruk.
Apabila gizi buruk terdapat di suatu kabupaten atau kota, sambung Trogea, sudah tentu ada sistem pelayanan terhadap masyarakat yang salah.
“Saya pikir kalau sudah ada gizi buruk, itu adalah pukulan telak bagi pemerintah daerah setempat, sehingga harus ada evaluasi. Ini baru Distrik Konda, kita tidak tahu di distrik lain, karena ada 15 distrik di sana. Mungkin saja ada yang terkena gizi buruk,” kata Trogea kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, pekan lalu.
Ia membeberkan, setiap kabupaten dan kota telah mendapat alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk bidang kesehatan, sehingga, mau tidak mau, harus ada evaluasi. “Apa sih susahnya memberi pengobatan yang baik terhadap masyarakat, karena alokasi dana Otsus sudah jelas,” katanya.
Dia menyarankan Pemkab Sorsel dalam penanganan gizi buruk dan penyakit lain, sebaiknya melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan cara mengadakan pertemuan bersama para kepala puskesmas beserta jajarannya.
Sebab, sambung Trogea, dengan kondisi medan dari distrik di Kabupaten Sorsel yang kurang mendukung, tentu ada kendala serta keterbatasan yang dihadapi para petugas medis yang berdinas di distrik maupun kampung-kampung.
“Misalnya anggaran Otsus, Rp. 15 miliar, dimana 15 persen di geser ke Dinas Kesehatan. Lalu, panggil para kepala puskesmas, persentasi apa yang dibutuhkan. Misalnya kebutuhan alat kesehatan, asupan gizi, infrastrukturnya atau peningkatan sumber daya manusianya. Setelah dievaluasi, kemudian didistribusikan dananya,” paparnya.
Anggota Komisi D DPR Papua Barat asal Kabupaten Sorong Selatan ini menyebutkan, jika pemerintah mengalami kendala penganggaran, sebaiknya membangun hubungan dengan Gubernur dan DPR Papua Barat.
“Bangunlah relasi. Anggota dewan juga penting, misalnya di Sorsel, ada Ketua DPR, maka bangun komunikasi supaya kita tahu apa kebutuhannya, tetapi kalau diam-diam, akan terjadi seperti ini,” ungkapnya.
Menurutnya, gizi buruk merupakan penyakit yang secara nasional secara terus-menerus hendak ditekan Pemerintah Pusat dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, lanjut dia, Gubernur Papua Barat, para bupati dan wali kota, termasuk Dinas Kesehatan, harus memperhatikannya.
“Gizi buruk harus segera ditangani, jangan hanya lihat karena hanya 4 orang. Harus segera evaluasi secara menyeluruh,” pungkas Trogea. [SDR-R1] 