JAYAPURA,- Komisi Pemilihan Umum (KPU)Papua memastikan logistik pemilihan umum Pilpres dan Pileg sudah terdistribusikan ke Kabupaten/Kota bahkan distrik.
Namun, dalam distrusi logistsik pemilu, KPU dipastikan berutang, karena anggaran hibah dari pemerintah daerah ada yang belum cair.
Ya, masih banyak kabupaten yang belum berikan dana hibah, bahkan dana hibah yang disetujui tidak sesuai dengan usulan KPU,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Theodorus Kossay, kepada pers di Jayapura, Kamis, (11/4/2019).
Theodorus mengatakan, saat ini distribusi logistik terus dilakukan lebih cepat karena kondisi geografis yang sulit dan pilihan moda transportasi yang sangat terbatas.
Jadi, distribusi logistik kita mengunakan helikopter misalnya untuk wilayah pegunungan. Sedangkan untuk wilayah pesisir kita lewat laut maupun jalan darat,” ujarnya.
Ia memastikan, pemilu di Papua bisa digelar serentak. “wilayah penggunungan sudah mulai disitribusikan dari kabupaten ke TPS melalui distrik dan kampung, TPD dan TPS dibantu untuk distribusi,” katanya.
Lanjutnya, untuk distribusi logistik di wilayah pegunungan Papua, KPU harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.
Ia mencontohkan di Kabupaten Nduga, KPU menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Jadi, bisa dihitung, berapa besar anggaran yang habis untuk distribusi logistik di wilayah pegunungan Papua,” tuturnya.
Ketua KPU pastikan, pendistribusian logistik Pemilu hingga saat ini telah mencapai sekitar 90 persen wilayah di Papua.
Sementara pengiriman logistik pemilu ke setiap TPS di kawasan Jayapura dan sekitarnya minimal H-3 jelang pemungutan suara pada 17 April mendatang.
Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU Papua, surat suara yang rusak di sejumlah kabupaten antara lain, Asmat sebanyak 13.587 lembar, Nabire 304 lembar, Deiyai 28,701 lembar, Kota Jayapura 16.114 lembar, Waropen 339 lembar, Boven Digoel 15.404 lembar, Dogiyai 44 lembar, Pegunungan Bintang 583 lembar, Keerom 3.519 lembar, Mappi 11.113 lembar dan Kabupaten Jayapura 27.310 lembar.