Pasific Pos.com
Olahraga

Disorda Papua Dorong KONI Gelar Raker

Jayapura,– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua diminta egera menggelar rapat kerja untuk membicarakan masalah anggaran traning center (TC) atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua.

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi, mengatakan anggaran yang diajukan KONI kepada pemerintah provinsi untuk pembinaan prestasi sebesar Rp 255 miliar lebih, dan pengembangan kebijakan manajemen olahraga Rp30 miliar lebih, dengan total Rp 285 miliar lebih.

“Kami sudah menerima surat dari gubernur sebagai dinas yang menangani olahraga untuk melihat kembali usulan anggaran dari KONI Papua,” kata Yambe Yabdi kepada wartawan, Senin (2/7/2018).

Dikatakan, alam mengajukan anggaran, sebaiknya KONI lebih merinci secara detail pos anggaran yang diperlukan, kemudian akan dilihat besama-sama dalam rapat kerja. “Sebab, kita tidak bisa tunggu uang langsung datang tapi rapat-rapat harus segera dilakukan dalam rangka prestasi,” ujarnya.

Ddalam persiapan TC, jebolan PPLP Papua itu menjelaskan, ada persiapan umum, khusus, pra kompetisi dan kompetisi, sehingga masing-masing persiapan ada konsekuensi anggarannya. “kita bicara per persiapan saja jangan dulu secara global, sehingga pemerintah dengan kemampuan yang ada berfikir bagaimana membiayainya kegiatan KONI,” katanya.

Untuk itu kata, baik KONI maupun cabang-cabang olahraga harus merincikan pos anggaran yang akan disampaikan ke pemerintah untuk disikapi, baik dalam APBD perubahan atau anggaran induk nantinya.

“Kami minta Binpres KONI menyampaikan kepada KONI dan dilanjutkan kepada pemerintah, karena ketika ada biaya gubernur pasti akan kembali bertanya kepada kami dan sampai sekarang kami belum bisa memberikan jawaban karena KONI belum pernah gelar rapat untuk melihat pembiayaan,” ujarnya.

“Saran kami, sebaiknya KONI bikin rapat kerja karena pemerintah tidak mungkin membiayai sesuatu yang tidak terukur,” tuturnya.

Sebelu,nya, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai usualan dana yang diajukan KONI tidak ada masalah, namun saat ini pemerintah provinsi belum bisa penuhi karena masih akan dibahas di APBD Perubahan.

“Sekarang ini belum bisa karna waktu pembahasan APBD 2018 lalu ada pertimbangan karena berkaitan dengan pembiayaan Pilkada. Apalagi kebutuhan PON bukan hanya soal TC saja, tetapi juga pembangunan venue dan lainnya,” kata Soedarmo.