Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Disnaker Mimika Lemah Terapkan UU No 13 Tahun 2017

 

Timika, – Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) dinilai lemah dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan sesuai undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003. Demikian dikatakan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP-KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika, Aser Gobai.

“Kami sebagai serikat pekerja yang beranggotakan para pekerja bahkan puluhan ribu pekerja selama ini mengamati bahwa bidang-bidang yang ada di Disnaker Mimika belum mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Termasuk penerapan UU Ketenagakerjaan dalam persoalan perselisihan hubungan industrial,” kata Aser di Timika, Kabupaten Mimika.

Aser mencontohkan, persoalan hubungan industrial tentang kebijakan merumahkan pekerja (furlough) yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada awal 2017 lalu. Karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, ribuan karyawan PTFI melakukan aksi penolakan dengan melakukan mogok kerja.

“Bicara tentang furlough yang dilakukan Manajemen PTFI terhadap para pekerja sangatlah tidak berdasar karena kebijakan ini tidak dikenal di Indonesia. Artinya UU kita tidak menjamin satu perusahaan tertentu merumahkan karyawannya,” ujarnya.

Aser juga menjelaskan, kepala disnaker melalui surat nomor 560/800. 2017 tentang Furlough dan Penetapan Mogok Kerja PUK SP-KEP SPSI PTFI yang diterbitkan pada 8 Agustus 2017 lalu, dengan tegas menyatakan tindakan PTFI adalah salah. Sayangnya, pernyataan Kadisnaker Mimika itu hanya isapan jempol belaka karena ucapan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penindakan terhadap PTFI yang dengan jelas telah menciderai UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

“Harusnya Kadisnaker menindak PTFI yang telah menciderai UU yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, harusnya menjunjung tinggi dan patuh pada hukum yang berlaku, karena hukum adalah panglima,” ujar Aser.

“Muncul pertanyaan besar bagi kami sebagai pengurus DPC SPSI, termasuk pekerja dan keluarga besar pekerja. Apakah yang bersangkutan (Kadisnaker) sudah menurunkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan atau tidak. Jika sudah apa hasilnya ? ” ujar Aser.

Belakangan, Kadisnaker Mimika bahkan telah mengingkari pernyataannya terkait kebijakan furlough, dengan ikut menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara PTFI dengan Pimpinan Pusat SP-KEP SPSI tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan pada 21 Desember 2017 lalu di Jakarta.