Diskusi Panel Peran Perempuan Dalam Demokrasi Hadirkan Tiga Srikandi Berkompeten Papua Selatan

MERAUKE-Wakil Bupati Merauke, Dr. Hj. Fauzun Nihayah, S. Hi, MH, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Theresia Mahuze, SH dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Yustina Weyrop, SE tampil sebagai narasumber diskusi panel menyongsong milad KOHATI dan KAHMI ke-60 dengan tema “60 tahun KOHATI dan KAHMI merefleksikan peran perempuan dalam demokrasi dan kepemimpinan politik” bertempat di Panda Hotel, Selasa (15/9).

Ketiga Srikandi dari Papua Selatan ini dihadirkan khusus untuk memaparkan materi yang erat kaitannya dengan peran perempuan khususnya di bidang politik. Singkat, padat dan jelas, ketiga figur tersebut menyampaikan materi kepada seluruh peserta, rapih dan sangat terarah. Baik Fauzun, Theresia maupun Yustina, tampil optimal berdasarkan kompetensi masing-masing termasuk saat menjawab pertanyaan dari peserta.

Fauzun Nihayah menyampaikan materi tentang perempuan dalam demokrasi dari partisipasi menuju kepemimpinan politik yang transformatif. Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan masih minim. Yang menjadi pertanyaan, apakah ruang-ruang politik sudah diberikan sepenuhnya kepada kaum perempuan?

Kehadiran perempuan harus bisa melayani dengan baik, semangat ini yang harus ditanamkan. Perempuan bukan sebagai pelengkap atau hanya untuk memenuhi kuota 30 persen. Menurutnya, ruang-ruang politik adalah milik laki-laki dan perempuan, tidak ada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan.

“Kita harus mampu menghadirkan sebuah gagasan dan calon-calon pemimpin perempuan. Meskipun dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi pastinya. Bagaimana kita memberikan ruang yang sama karena perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan laki. Laki, ” terang Fauzun.

Ia menambahkan, perempuan harus memiliki kapasitas diri dan dapat dibangun melalui proses yang panjang. Di antaranya melalui proses kaderisasi yang dapat dilakukan oleh organisasi perempuan. Sementara itu Theresia Mahuze menyampaikan, diskusi yang menyoroti demokrasi dan perempuan diharapkan memberi manfaat dan ke depan dapat melahirkan perempuan-perempuan berjiwa kepemimpinan serta mampu berkontribusi dan amanah khususnya untuk Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Memaparkan materi tentang membaca realitas 30 persen keterwakilan perempuan dalam perspektif penyelenggara Pemilu, Theresia menegaskan bahwa isu-isu perempuan dan keterwakilan perempuan di politik menjadi isu hangat termasuk soal keterwakilan perempuan di parlemen atau legislatif. Namun apakah posisi perempuan sudah kuat di dalam lembaga tersebut?

“Ini menjadi PR dan tanggung jawab kita bersama ke depan, khususnya di Papua Selatan. Apakah kuota 30 persen sudah terpenuhi dan pergeserannya sudah sampai di mana terlebih khusus kita di Indonesia Timur Papua Selatan. Jika berbicara soal keterlibatan perempuan dalam demokrasi sebenarnya bukan hal baru, “terang Theresia.

Pada kesempatan yang sama, Yustina menjelaskan tentang realita 30 persen keterwakilan perempuan dalam perspektif pengawas demokrasi. Diakui jumlah perempuan di legislatif masih sangat minim dan kondisi ini membuat hatinya tersentuh. Ia berharap ke depan ada perubahan yang lebih baik.

Terkait dengan keterwakilan 30 persen, pihaknya bersama KPU bahkan turun langsung ke sekretariat partai politik. Dengan adanya keputusan MK Nomor 128 yang menegaskan kewajiban partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan maka diharapkan saat Pemilu tahun 2029 semakin banyak keterwakilan perempuan di kursi legislatif. (iis)