Pasific Pos.com
Papua Barat

Direncanakan Kejati Papua Barat Dibentuk di Manokwari

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kembali menerimana kunjungan tertutup Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, di ruang kerja lantai V, Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (10/7) siang.

Hadir dalam pertemuan itu, Kajati Papua, S. Purnomo didampingi Kajari Manokwari, Agus Joko Santoso dan jajarannya, dengan diterima langsung Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan didampingi Plt. Sekda Provinsi Papua Barat, Jakonias Sawaki dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Abia Ullu.

Saat ditemui usai mengikuti pertemuan tersebut, Kajati Papua, S. Purnomo mengatakan, agenda pertemuan itu hanya satu yaitu untuk meminta dukungan Pemprov Papua Barat terkait rencana pembentukan Kejati Papua Barat di Manokwari.

Pasalnya, diungkapkan Purnomo, letak geografis Kejati Papua dengan wilayah Papua Barat sangat jauh dan memiliki tantangan yang begitu besar, padahal di Papua Barat sudah berdiri Polda.

“Setindaknya kita menginginkan dukungan Pemprov Papua Barat untuk pembentukan Kantor kita di Papua Barat,” ucap dia kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, kemarin.

Meski demikian, dirinya mengaku, sejauh ini penanganan terhadap adanya penyimpangan masih berjalan baik-baik saja, termasuk beberapa perkara korupsi yang ditangani Polda Papua Barat.

Menurut Purnomo, jika nantinya Kejati Papua Barat sudah berdiri di Manokwari, maka penanganan terhadap adanya penyimpangan bisa langsung diproses disini dengan waktu yang efisien.

“Kita harapkan dengan adanya Kejati Papua Barat nanti, diharapakan proses penegakan hukum sekiranya bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran,” tukas dia.

Sementara itu, Plt. Sekda Provinsi Papua Barat, Jakonias Sawaki mengaku, respon Pemprov Papua Barat terhadap rencana pembentukan Kejati Papua Barat sangat positif dan sangat tinggi.

Pada prinsipnya, dia menambahkan, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan siap mendukung pembentukan Kejati Papua Barat di Manokwari, Papua Barat.

“Tadi selesai pertemuan pihak Kejati Papua sudah langsung meninjau lahan  yang diberikan Pemprov Papua Barat yang letaknya masih dalam kawasan Parkantoran Arfai,” ujar Sawaki.

Lanjut dia, kelanjutan dari pertemuan itu Pemprov Barat akan segera menyediakan syarat dan rekomendasi untuk menjadi acuan dalam hal mempersiapkan Keputusan President (Kepres).

Menurut Sawaki, atas persetujuan Gubernur Papua Barat, Dominggus  Mandacan, Pemprov Papua Barat akan menghimbahkan lahan kurang lebih seluas 3 hektar yang nantinya akan diadakan melalui Biro Pemerintahan.

Untuk rencana awal pembangunan fisik, diungkapkannya, akan ditangani melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Barat.

“Kewajiban Pemda menyiapkan lahan selanjutnya soal pembangunan ditangani Pemerintah Pusat, yang kita harapkan hadirnya Kejati Papua Barat nanti dapat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di Papua Barat,” tandas Sawaki.[BOM]