Pasific Pos.com
Papua Tengah

Dinsos Akan Terus Mengejar Tambahan Penerima Bansos

NABIRE – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Nabire akan terus berjuang untuk mengejar penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial agar jumlah penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial terus bertambah.

Keluarga penerima bantuan tidak ditentukan oleh Dinas Sosial, tetapi ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga Dinsos Kabupaten Nabire akan terus meng-update penerima bantuan di daerah ini.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Ishak, SE usai peluncuran penyaluran bantuan sosial non tunai kepada KPM se Provinsi Papua dari Kementerian Sosial (Kemnesos), di ruang kerjanya, Rabu (28/2) kepada wartawan mengatakan akan terus berupaya untuk menambah jumlah keluarga penerima manfaat di daerah ini.

Ishak mengungkap, data calon PKM dari Kabupaten Nabire sebanyak 16.000 lebih tetapi Kemensos baru menentukan 1.500 lebih penerima manfaat di daerah ini. Oleh karena itu, Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang direkrut oleh Kemensos akan terus meng-update data penerima manfaat agar terus bertambah sehingga pada akhirnya keluarga penerima manfaat di daerah ini bisa mencapai 16 ribu.

Kepala Dinas Ishak menegaskan, keluarga penerima manfaat ditentukan oleh Kemensos berdasarkan penilaian beberapa item. Dinas Sosial sama sekali tidak menentukan keluarga mana yang berhak menerima bantuan sosial.

“Dinas Sosial sama sekali tidak menentukan siapa-siapa yang berhak menerima. Keluarga siapa yang menerima, ditentukan oleh Kemensos. Penerima juga tidak perorangan tetapi keluarga,” tegasnya.

Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim dalam sambutan peluncuran bansos non tunai meminta kepada PKH di daerah ini terus mendata dan mencari keluarga-keluarga yang layak menerima Bansos dari Kemensos di daerah ini, terutama keluarga asli Papua.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sosial, Zakeus Petege di ruang kerjanya mengatakan Kemensos sudah meminta untuk memverifikasi data keluarga miskin di daerah ini sejak 2008 lalu.

Tetapi, selama ini pemerintah daerah tidak pernah memperhatikan hal ini. Zakeus mengungkap validasi data keluarga miskim baru dilaksanakan sekali pada tahun 2015 dan kembali dilaksanakan pada tahun 2017, ketika Ishak dipercayakan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial.

Pekerja sosial ini menambahkan kendala yang dihadapi dalam validasi data keluarga penerima manfaat bantuan Kemensos di daerah ini adalah soal dana. Karena dana operasional yang diterima Dinas Sosial kurang sehingga mau buat banyak juga terkendala dengan dana.(ans/cad)