Pasific Pos.com
Papua Barat

Dinkes tak Hadiri Rapat dengan Bapemperda DPR Papua Barat

Manokwari, TP – Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dalam pengalokasian dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua Barat. Namun, dalam rapat awal pembahasan Raperdasus tentang Pegalokasian Dana Otsus, pihak dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat tidak hadir. Hanya perwakilan dari dinas pendidikan saja yang menghadiri pertemuan awal dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Jumat (22/6).

Ketua Bapemperda Papua Barat, Frida T. Kelasin mengatakan, Perda Alokasi Dana Otsus harus dibuat secara baik agar alokasinya juga tepat. Oleh karena itu, pada pertemuan awal tersebut banyak dilakukan diskusi dengan sejumlah dinas terkait di lingkup Pemprov Papua Barat.

Pihaknya, kata Kelasin, sengaja meminta kehadiran pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Papua Barat untuk menghadiri pertemuan itu. Sayangnya, yang hadir hanya perwakilan dari dinas pendidikan, sedangkan pihak dinas kesehatan tidak menghadiri pertemuan.

“Sengaja kita minta kehadiran dinas pendidikan dan kesehatan, tapi dinas kesehatan tidak hadir. Padahal dinas kesehatan merupakan satu dari penyelenggara otsus di bidang kesehatan di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat yang sasarannya orang asli Papua,” ujarnya usai pertemuan tertutup dengan pimpinan dinas teknis di ruang sidang DPR Papua Barat.

Menurutnya, kehadiran pihak dinas kesehatan penting karena ingin mendengar dan melihat desain dinas kesehatan soal kesehatan di Papua Barat. Hal itu dimaksudkan karena DPR ingin melihat desain program kesehatan dan alokasi dana otsus.

“Desain mereka soal kesehatan di Papua Barat harus kita dengar untuk coba kita dekatkan dengan alokasi dana otsus yang dibijaki Gubernur Papua Barat dengan alokasi 90 persen untuk kabupaten/kota dan 10 persen untuk provinsi. Itu pengelolaannya seperti apa,”tukasnya.

Anggota Bapemperda DPR Papua Barat, John Dimara mengatakan, 90 persen dana otsus yang dialokasikan ke kabupaten/kota diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, kata dia, untuk bidang kesehatan walau dana cukup besar, masih ada masyarakat yang sering kali kesulitan saat melakukan pengobatan.

“Makanya kita pertegas di draf itu bagaimana alokasi dan peruntukannya jelas. Biar kita tidak rasa bersalah, apalagi ini otsus akan segera berakhir, sehingga berpikir bagaimana melakukan yang terbaik untuk masyarakat asli Papua,” tegasnya.

Dia juga mempersilakan bila ada masyarakat yang menilai bahwa pembahasan tersebut sudah terlambat. Sebab menurut dia, meski terlambat, DPR tetap melakukanya daripada tidak melakukanya sama sekali/

“Silakan saja masyarakat sampaikan bahwa ini sudah terlambat, tetapi daripada sama sekali tidak melakukannya. Mungkin dari pemerintah pusat ada kebijakan terkait perpanjang dana otsus,di situlah kita gunakan sebagai landasan untuk perhatikan masyarakat asli Papua, sehingga hari ini kita katakan tidak terlambat. Semangat ini yang dibangun Bapemperda,” tandasnya. (CR44)