Pasific Pos.com
Info Papua

Dinas PUPR Pertanyakan Proyek yang Belum Dilelang

JAYAPURA,- Hingga saat ini proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua belum juga ditender oleh Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP, Pokja serta LPS).

Kepala Dinas PUPR Papua, Djuli Mambaya kepada pers di Jayapura, Rabu (4/7) mengatakan, tahun anggaran 2018 sudah memasuki bulan ke tujuh. Namun, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda dari instansi terkait untuk melelang proyek di instansi PUPR. Padahal dokumen pendukung sudah disampaikan kepada instansi terkait.

“ULP, Pokja dan LPS harus tanggung jawab. Ada apa sampai belum melakukan tender,” keluhnya.

Djuli mengatakan, melaksanakan tender bukan saja menjadi kepentingan instansinya, tetapi juga untuk mendukung penyerapan anggaran tahun ini.

Dilain pihak, setiap produk infrastruktur yang dikerjakan pastinya untuk membuka akses atau lebih kepada upaya memenuhi kepentingan masyarakat umum.

“Sehingga kalau sampai saat ini belum ditender saya katakan bahwa lembaga tersebut menghambat pembangunan. Untuk itu saya harap jangan sampai hal ini justru menjadi ‘boomerang’ bagi pemerintah yang gencar membangun bagi kepentingan masyarakat,” serunya.

Kritik serupa pernah dilontarkan Djuli pada 2017 lalu, dimana Biro Layanan Pengadaan dinilai lamban dalam melakukan proses tender atau lelang proyek.

Dari 180 paket yang telah masuk ke biro tersebut sejak tanggal 20 April 2017 lalu, baru delapan pekerjaan yang ditayangkan dan baru masuk tahap perencanaannya saja.

“Makanya, saya memindahkan staf untuk berkantor di teras Biro ULP Papua. Harapannya supaya bisa segera mendorong proses lelang”.

“Karena jika terlambat, kita khawatirkan semuanya bisa berimbas kepada rakyat. Sebab dana sebesar Rp2 triliun yang belum dilelang ini kami kuatir tidak terserap, jika proyeknya lambat dimulai,” kata dia.

Menurut Djuli, saat ini instansi yang dipimpinnya itu tengah menjadi sorotan para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun lembaga DPRP, yang mengharapkan terjadi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang radikal berupa jalan dan jembatan.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan proses tender dapat segera dilakukan agar pembangunan ruas jalan dan jembatan boleh rampung tepat waktu.