Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Dinas PUPR, Disorda dan PB PON Dinilai Kurang Proaktif Pantau Pembangunan Sarana Penunjang Venue PON

Anggota komisi IV DPR Papua, Timotius Wakur. (Foto Tiara)

Timotius Wakur : Saya Hanya Ingatkan, Tidak Ada Yang Kebal Hukum di Negara Ini

Jayapura – Masih banyak pembangunan sarana penunjang pada sejumlah venue PON di Kabupaten dan Kota Jayapura yang belum tuntas dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi) Papua, membuat Anggota Komisi IV DPR Papua, Timotius Wakur geram dan kesal.

Hal itu terungkap setelah legislator Papua ini ikut melakukan kunjungan kerja (Kunker) selama tiga hari terakhir ini, bersama Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE dan beberapa anggota Komisi IV lainnya.

Akibat dari itu, Anggota DPR Papua dari Mekanisme Pengangkatan ini, mengingatkan kepada Dinas PUPR Provinsi Papua untuk bekerja secara serius dalam menyelesaikan pembangunan sarana penunjang pada sejumlah venue PON Papua yang belum tuntas.

“Jadi perlu proaktif baik dari Dinas PUPR, tapi juga Disorda dan PB PON Papua, karena kurang proaktif melihat lapangan dan turun memantau pembangunan sarana penunjang sejumlah venue PON, sehingga para kontraktor kerja semaunya saja dan tidak target waktu. Apakah mereka kecewa karena dari dinas yang bersangkutan minta feenya lebih besar, sehingga pekerjaan tidak selesai, saya tidak tahu,” kata Timotius Wakur kepada Wartawan, Jumat (16/07).

Oleh karena itu, kata Timotius Wakur, perlu didorong oleh dinas terkait. Apalagi pekerjaan sarana penunjang terutama penataan kawasan di Venue Menembak, itu baru mencapai 40 persen.

Diakui, di GOR STT GIDI Stakin Sentani memang sudah selesai 100 persen, namun dana untuk penataan kawasan itu dianggarkan cukup besar sekali, tetapi pengerjaannya belum juga selesai sampai sekarang.

“Ini pagar saja belum selesai, bak penampungan air juga belum ada. Kontraktor yang kerja, harus perhatikan betul dalam bulan ini. Jangan bulan September baru mau buru-buru selesaikan, Sehingg tidak memikirkan lagi kualitas bangunanya,” tuturnya.

Belum lagi lanjut Timotius Wakur, sarana penunjang di Venue Baseball dan Softball di Uncen Atas, Waena masih amburadul.

“Kapan dimulai proyek ini?. Sedangkan anggaran multiyear sudah ada sejak 2020. Nah, sekarang sudah lewat pertengahan tahun dan besok akan sidang perubahan APBD. Jangan mereka minta tambahan anggaran lagi, uang dikemanakan semua, sementara pekerjaan baru 50 persen,” ujar Tomitius Wakur dengan nada kesal.

Namun disis lain, Timotius Wakur mengapresiasi pekerjaan di Venue Voli Indoor dan Voli Pasir di Koya Koso yang sesuai target. Dimana sekarang tinggal penataan kawasan saja, yang tinggal pembangunan talud yang sudah hampir selesai.

“Maka saya belum bisa memberikan jempol kepada dinas terkait karena yang dinas terkait ini kan sebenarnya kaki tangan gubernur. Minta maaf, kalau gubernur dipermalukan, saya pribadi bisa lapor ke KPK untuk periksa mereka yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, jangan gubernur yang diperiksa, tapi dinas terkait yang sudah diberi kepercayaan membawa nama baik Provinsi Papua dan rakyat, tapi tidak dijawab baik oleh dinas yang bersangkutan agar pekerjaan selesai,” ujarnya.

Mestinya tandas Timotius Wakur, waktu 76 hari menjelang PON ini, hanya tinggal pemeliharaan venue – venue PON. saja

“Ingatan kita sejarah di Sumatera Selatan, begitu selesai PON. Sudah tau sendiri, saya tidak mau jawab. Mereka tahu sendiri, baik kontraktor maupun yang memberi pekerjaan, mereka bisa terjerat hukum. Jadi dampak hukumnya ada, makanya jangan main-main dan merasa karena Papua ada Otsus, jadi tidak bisa diperiksa. Saya hanya ingatkan, tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tandas Timotius Wakur.

Timotius Wakur menambahkan, agar dinas terkait tidak bermain-main dalam pembangunan sarana penunjang pada semua venue PON tersebut.

“Jangan bermain di air kabur, supaya nama baik Gubernur Lukas Enembe itu tetap dijaga dengan baik. Siapapun, saya tidak peduli, saya hanya bicara nama baik gubernur dan Provinsi Papua serta Orang Papua mampu melaksanakan PON,” ujarnya.

Apalagi, sambung Timotius Wakur bahwa pelaksanaan PON XX di Papua sempat ditunda 1 tahun, untuk memberikan kesempatan dalam menyelesaikan pembangunan venue maupun sarana penunjangnya.

“Tapi masih saja terbengkalai semua, seolah main-main dan tidak serius,” pungkasnya. (Tiara)