Manokwari, TP – Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Jhon Dimara mengusulkan pelaksanaan rapat dengar pendapat atau hearing gabungan komisi di DPR Papua Barat.
Selama ini, kata dia, hearing yang dilaksanakan di DPR Papua Barat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat masih sebatas komisi di bidang pembangunan.
Menurutnya, mekanisme hearing yang selama ini dilaksanakan memang tidak salah dan sesuai tata tertib (tatib) di DPR Papua Barat. Namun untuk lebih efisien, usul Dimara, maka dirinya mengusulkan adanya hearing gabungan komisi di DPR Papua Barat bersama OPD, ke depannya.
“Seharusnya mengakomodir hearing gabungan komisi, sehingga tidak lagi kita, misalnya di Komisi A yang berurusan dengan bidang pemerintahan, tidak berurusan dengan pemerintahan saja dan di Komisi B misalnya, tidak berurusan dengan keuangan saja,” jelas Dimara kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, belum lama ini.
Melalui hearing gabungan komisi ini, Dimara mengatakan, bisa langsung diberikan masukkan atau pertanyaan terhadap komisi lain yang masih ada korelasinya.
“Misalnya, dari Komisi A bisa menyampaikan ke Komisi C tentang kondisi pembangunan di daerah, sehingga semuanya terakomodir,” jelasnya.
Ditambahkan Dimara, usulan hearing gabungan komisi di DPR Papua Barat juga sudah disampaikan ke Direktur Pelaksana Pertanggugjawaban Keuangan Daerah. [SDR-R1] 