Pasific Pos.com
Papua Tengah

Diingatkan, Tidak Gunakan Fasilitas Pemerintah Saat Kampanye

NABIRE – Memasuki masa kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Nabire mengingatkan agar dalam pelaksanaan masa kampanye, khususnya kampanye tertutup yang akan dimulai awal pekan depan agar tidak menggunakan fasilitas pemerintah saat kampanye. Tim Kampanye dari Pasangan Calon (Paslon) Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) dan Paslon John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (Josua) melakukan kampanye sesuai dengan jadwal dan tahapan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Nabire, Adriana Sahempa, S.PAK di ruang kerjanya, Kamis (8/3) mengatakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwaslu Kabupaten Nabire mengingatkan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua agar tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, kepala kampung, anak-anak dan penyelenggara Pemilu dalam kampanye.

Selain itu, kata Adriana, dalam kegiatan kampanye tertutup berupa pertemuan terbatas dan tatap muka agar pejabat daerah, yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRD dalam ikut kampanye mendukung pasangan calon, harus menyerahkan salinan surat ijin cuti kampanye bagi pejabat daerah kepada Panwaslu Kabupaten Nabire paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Dalam Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 diingatkan agar pejabat negara, pejabat ASN dan kepala kampung untuk tidak membuat keputusan yang menguntungkan atau dan merugikan Paslon tertentu. Pada saat kampanye tidak menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Kepada tim kampanye juga diingatkan, batas maksimal pertemuan terbatas 1.000 orang dan melakukan pertemuan di dalam ruang tertutup.

Selain larangan diatas, masing-masing tim kampanye juga diingatkan untuk tidak merusak/menghilangkan alat peraga Paslon lain, tidak melakukan pawai dengan jalan kaki dan kendaraan di jalan raya, tidak mempersoalkan dasar negara, UUD, menghina seseorang berdasarkan SARA, menghasut, memfitnah, mengadudomba partai politik, tidak menggunakan kekerasan, tidak mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada saat kampanye, mengadudamba perseorangan atau kelompok dan larangan lain yang diatur di dalam tata tertib kampanye.

Dalam himbauannya kepada tim kampanye Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Papua di Kabupaten Nabire, Panwaslu mengingatkan batas minimal jumlah peserta pertemuan tatap muka tidak melebihi kapasitas tempat duduk yang disediakan.

Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan di luar ruangan dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga atau komunitas warga.

Ketua Panwaslu Nabire, Adriana Sahempa juga mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjaga netralitas ASN dalam kampanye dan memperhatikan larangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah khususnya Pilgub yang akan diikuti Kabupaten Nabire. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/3772/SJ tentang Netralitas ASN dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebab di dalam surat edaran tersebut ditegaskan, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara dan dilarang untuk melibatkan kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Dalam surat Mendagri juga menegaskan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.(ans)