Dikatakan, dalam pertemuan itu para tokoh adat dan perempuan menginginkan bagaimana pemerintah tidak membatasi dua anak cukup, tetapi sepenuhnya serahkan pada keluarga. Tugas BKKBN hanya memastikan bagaimana mengontrol dan mensosialisasikan bagaimana membangun keluarga sehat, cerdas dan berkualitas.
“Apa yang menjadi masukan dari para tokoh akan dijadikan bahan evaluasi bagi BKKBN, dengan harapan bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kearifan lokal Papua. Kami pada prinsipnya tidak melarang setiap orang untuk memiliki anak banyak, tapi kami punya tugas untuk memastikan bagaimana agar ibu dan anak itu tumbuh sehat, cerdas dan berkualitas,” ujarnya.
Ia mengakui, sebagian masyarakat masih menganggap keluarga berencana dengan citra “kontrasepsi” yang hanya sebagai upaya membatasi jumlah sehingga berlawanan dengan kearifan lokal di suatu daerah.
Padahal, esensi yang sebenarnya, kata Charles, bukan tentang “kontrasepsi” melainkan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan menjaga kesehatan ibu dan anak, “salah satunya dengan menjaga jarak lahir antara anak satu dengan anak lain,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo bahwa program BKKBN kini dikemas dalam istilah baru. Menjadi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Bangga Kencana.
“Intinya sama namun hanya istilahnya saja berbeda agar lebih mudah dipahami dan dekat di telinga masyarakat terutama di kalangan milenial dan zilenial,”kata Hasto.
BKKBN papua Bangga Kencana
