Jayapura – Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur, Manuel Kaisepo, meminta pembangunan yang sedang dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal setempat. Dialog dengan masyarakat lokal merupakan kunci suksesnya pembangunan.
“Pengakuan dari masyarakat setempat merupakan legitimasi akan suksesnya pembangunan,” katanya dalam Seminar “Tantangan dan Harapan Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Pangan, serta Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat” yang diselenggarakan Kantor Staf Kepresidenan bekerjasama dengan Universitas Cendrawasih, di Jayapura, Selasa (12/2/2019).
Pembangunan, kata tokoh Papua ini, bukan hanya soal kuantitas tapi juga perasaan. Karenanya, unsur-unsur kearifan lokal harus menjadi pertimbangan dalam melakukan pembangunan di suatu daerah. “Jadi mereka nanti benar-benar merasakan manfaatnya langsung,” katanya.
Petrus Bachtiar, Akademisi Universitas Cendrawasih mengakui, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang menggencarkan pembangunan untuk wilayah Papua. Dalam empat tahun ini, kata dia, sejumlah infrastruktur fisik dan sosial terus digenjot. “Ini capaian yang luar biasa,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan fisik ini juga dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusianya. Sehingga, masyarakat Papua bisa memanfaatkan pembangunan yang sudah dilakukan di Papua ini. “Pembangunan harus bisa memperhatikan aspek produktif. Jangan sampai nanti masyarakat berubah pola menjadi konsumtif,” kata ahli konstruksi ini.
Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, pembangunan yang gencar dilakukan di Papua ini merupakah salah satu wujud realisasi program kerja Presiden Joko Widodo. Di mana salah satu butir Nawa Cita Jokowi-JK menyebut akan membangun Indonesia dari pinggiran.
Selama ini, kata dia, pembangunan hanya berorientasi Jawa Centris. Padahal Indonesia, tidak hanya Jawa. “Pak Jokowi ingin pembangunan itu berorientasi Indonesia Centris,” katanya.
Jaleswari mengakui pembangunan bukan hanya urusan fisik semata tapi juga soal keadilan sosial dan peradaban. Harapannya, dengan pembangunan yang berkeadilan sosial, tidak ada ketimpangan yang jauh antar satu daerah dengan daerah lainnya.
Theresia Ronny Andayani dari Bappenas mengakui dalam menyusun perencanaan pihaknya juga sudah memasukkan aspek sosial dan budaya daerah setempat. Namun agar pembangunan itu sukses, ia meminta agar tidak diserahkan ke pusat saja tapi juga daerah. “Semua pihak harus terlibat,” ujarnya.
Abraham Kabey, salah satu penerima manfaat dalam seminar itu menyampaikan testimoninya. Ia mengaku sangat bersyukur Presiden Jokowi menaruh perhatian besar ke masyarakat Papua. Salah satunya memberikan dana pendidikan dan usaha. “Saya dan masyarakat kampung Sentani sangat terbantu,” katanya.
Untuk dana pendidikan, kata dia, ia menerima Rp 1 juta per enam bulan untuk anaknya yang kuliah di Universitas Cenderawasih. Sedangkan untuk usaha, Ia dan masyarakat lainnya menerima sekitar Rp 300 ribu hingga Rp. 500 ribu per enam bulan.
Karenanya, ia berharap dana bantuan itu bisa diteruskan agar lebih banyak masyarakat yang terbantu. (Zulkifli)