Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Dewan Minta Pendatang Baru Harus Diawasi Lebih Ketat

 

Jayapura, –  Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy mengatakan, pasca hari raya Idul Fitri dan menjelang Pilgub maupun Pilkada, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memberikan perhatian serius dan memperketat pengawasan terhadap warga yang baru datang ke Papua, baik melalui pelabuhan maupun bandara.

“Pemerintah dan aparat kepolisian juga TNI dapat memberikan pengawasan secara baik disetiap pelabuhan maupun bandara pada arus balik mudik di Papua. Terutama bagi warga baru yang datang ke Papua,“ tegas Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/6/18).

Apalagi ini, kata Yonas Nussy, dari beberapa kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, sehingga arus masuk warga ke Papua cukup padat bersamaan arus balik mudik di beberapa pelabuhan di Papua.

Untuk itu, tandas Yonas Nussy, ini perlu diawasi dan dikendalikan dengan baik terhadap masuknya warga baru ke Papua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan menghadapi Pilgub Papua maupun Pilkada pada 7 kabupaten maupun terkait situasi kamtibmas, sehingga mereka yang datang harus jelas tujuannya.

“Jangan sampai mereka datang memberikan beban kepada pemerintah daerah maupun masyarakat di Papua,“ tandas Nussy.

Apalagi, kata Yonas Nussy, saat ini pemerintah bersama aparat keamanan benar-benar mewaspadai terhadap masuknya paham radikal maupun terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

Sebab lanjutnya, di wilayah pesisir dan pegunungan Papua itu, tidak bisa mengendalikan arus masuk warga dengan baik, karena semua cara dilakukan baik melalui pelabuhan maupun bandara.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota di Papua untuk aktif melakukan operasi yustisia terhadap warga yang baru datang ke Papua.

Mestinya kata Nussy, operasi yustisia ini, kalau bisa setiap saat harus dilakukan. Baik di pelabuhan maupun di bandara, terutama kepada warga pendatang yang baru masuk ke Papua, sehingga pengawasannya harus diperketat lagi.

“Jadi, ini kita perketat masuknya warga baru di Papua. Kalau identitasnya tidak jelas, harus dicek asalnya. Jika mereka dari Makassar atau Jawa, harus koordinasikan dengan paguyuban untuk bertanggungjawab terhadap warganya tersebut dengan baik,“ sarannya.

Yonas Nussy menambahkan, apalagi di saat menjelang Pilgub maupun Pilkada ini, jangan sampai mereka yang baru masuk ke Papua itu, merepotkan dalam penyelenggaran kegiatan tersebut. (TIARA)