Pasific Pos.com
Papua Barat

Depot Disegel, Sejumlah Pengusaha Air Minum Mengadu ke Pemda

Manokwari, TP – Kurang lebih 11 pengusaha air minum isi ulang (AMIU) mengadukan nasibnya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Senin (5/3). Mereka, diterima oleh Wakil Bupati Edi Budoyo di ruang kerjanya.

Pengaduan yang disampaikan terkait penyegelan 11 depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Manokwari dan Polda Papua Barat saat menggelar operasi, 27 Februari 2018 lalu.

Ketua paguyuban depot AMIU Manokwari, A. Fattah mengungkapkan, aduan disampaikan karena para pemilik depot AMIU merasa keberatan atas penyegelan yang dilakukan BPOM dan Polda Papua Barat.

“Ada beberapa teman-teman yang depotnya disegel karena kedapatan menitipkan air minum isi ulang di kios kios. Kami menyikapi ini bahwa, penitipan galon ke kios juga sudah disetujui para pengusaha AMDK dengan alasan mereka belum mampu menyuplai air minum di pasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Fatah dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, kemarin.

Fatah menjelaskan, selain mendapatkan persetujuan dari para pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), pendistribusian AMIU ke kios-kios juga mendapatkan persetujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) dan UKM Kabupaten Manokwari.

“Sekitar tahun 2015 kesepakatan itu. Saat itu, kami pengusaha depot ingin pembinaan dari pemerintah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, para pengusaha AMIU juga mempertanyakan kenapa hanya depot mereka saja yang disegel, sedangkan yang lain tidak. Sehingga, mereka menilai ada kesenjangan hukum diantara mereka.

Selain itu, mereka juga meminta agar kasus yang membelit mereka tidak diproses hingga ke jalur hukum dan masuk penjara dengan syarat akan mengikuti aturan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Intinya kami meminta keadilan. Kami siap mendukung aturan pemerintah. Mudah-mudahan pihak terkait memberikan kami celah, membantu kami untuk perbaikan,” pinta Fatah yang meneruskan keinginan pemilik depot AMIU yang disegel.

Menanggapi hal itu, Kepala BPOM Manokwari, Papua Barat, M. Sirait menjelaskan, penyegelan yang dilakukan pihakya bersama Polda Papua Barat tidak hanya terkait pendistribusian AMIU, tetapi lebih kepada kesehatan air.

Sirait menerangkan, dari hasil pengujian, kadar kapur dari kelima depot AMIU itu sangat riskan, dimana kadar kapurnya sangat tinggi yang menurut mereka dapat membahayakan konsumen, sehingga pihaknya menyegel depot AMIU tersebut.

“Tujuan kami bukan untuk mengganggu usaha bapak ibu, tetapi ingin melindungi konsumen karena kadar kapur di air dari depot ini sangat tinggi. Sesuai aturan untuk usaha Amiu kadar kapurnya harus nol dan kenapa hanya meraka yang disegel, karena kebetulan saat operasi hanya mereka ini yang buka,” terang Sirait.

Sirait mengaku, kesebelas depot AMIU yang disegel sudah dibuka, dengan syarat harus memenuhi persyaratan air yang digunakan yang mana kadar kapurnya harus nol dan beberapa persyaratan lain seperti kebersihan tempat.

Sirait menambahkan, dalam pertemuan itu paguyuban sepakat bahwa surat kesepakatan bersama Disperindagkop tentang bolehnya pendistribusian AMIU ke kios, warung makan, toko dan lainnya dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga proses tersebut dihentikan.

“Yang benar itu, orang datang ke depot AMIU untuk isi galon tidak boleh dititipkan karena bakteri itu berkembang dalam hitungan menit, sehingga bahaya bagi kesehatan masyarakat,” jelas Sirait.

Dalam pertemuan itu, belum ada keputusan apakah para pemilik depot yang disegel diproses hukum selanjutnya, karena masih menunggu koordinasi lintas instansi teknis yang memiliki tupoksi dalam pengawasan usaha AMIU.

“Dalam minggu ini kita akan putuskan segera, karena sanksi ada hukum dan administratif, sebab kita harus duduk bersama dengan instansi yang bersama saat itu,” jelas Sirait.

Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo dihadapan para pengusaha AMIU menegaskan, tidak membela siapapun. Namun, pertemuan yang dilakukan hanya untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

“Artinya kita mencari solusi jalan keluar, tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar, karena semua aturan sudah ada,” tandas Budoyo. [SDR-R3]