Pasific Pos.com
Papua Barat

Dari 2,95 Miliar, Cuma 1,2 Miliar Dipakai Membeli Lahan Sirkuit

Manokwari, TP – Kasus dugaan korupsi pengadaan lokasi sirkuit motor prix di Jalur 13, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dilanjutkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Rabu (31/1), dipimpin Aris S. Harsono, SH, MH.

Dalam kasus ini menjerat Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Sroyer Elisa dan Zeth Salmon Ayal selaku pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari, Ramli Amana, SH dan rekan, menghadirkan 4 saksi, antara lain Subur Purwanto, Yeremias Koyani, Nikolas Iba, dan Lukas Koyani. Keempat saksi yang dihadirkan merupakan pemilik tanah yang dibangun sirkuit motor prix.

Purwanto mengungkapkan, awalnya terdakwa Zeth Ayal datang menawarkan diri untuk membeli tanahnya seluas 5 hektar dengan harga Rp. 100 juta per hektar.

“Awalnya harga per hektar Rp. 125 juta, tetapi Pak Zeth Ayal tawar sampai saya berikan per hektar Rp. 100 juta. Akhirnya, kita sepakat dan Zeth Ayal langsung memberikan saya uang muka sebesar Rp. 125 juta dan saya menyerahkan 5 sertifikat tanah dan masih sisa Rp. 375 juta,” ungkap Purwanto.

Namun, kata Purwanto, terdakwa membatalkan perjanjian jual beli tanah secara sepihak dengan alasan di tengah-tengah tanah sudah ada jalan raya. Akhirnya, terdakwa meminta uang muka itu kembali dan mengembalikan 5 sertifikat tanah tersebut.

Sementara saksi Yeremias Koyani menjelaskan, terdakwa Zeth Ayal menemui dirinya dan menawarkan untuk membeli tanah seluas 8 hektar dengan harga Rp. 150 juta per hektar.

“Setelah itu, terdakwa Zeth Ayal kasih uang muka Rp. 100 juta, lewat 2 minggu Zeth Ayal kembali kasih uang lagi Rp. 700 juta dan sisa Rp. 400 juta,” rinci Yeremias Koyani.

Dikatakannya, sisa uang pembayaran tanah sebesar Rp. 400 juta yang terakhir, dibayarkan terdakwa Sroyer Elisa tanpa mengundang terdakwa Zeth Ayal. Pembayaran uang tanah Rp. 400 juta oleh terdakwa Sroyer Elisa dibenarkan saksi Nikolas Iba dan Lukas Koyani.

“Di dalam kuitansi jumlahnya Rp. 400 juta, tapi kami terima Rp. 350 juta, sedangkan Rp. 50 juta dalam bentuk bantuan uang Natal, uang transportasi, dan uang pembangunan. Kita keluarga anggap lunas,” tambah Lukas Koyani.

Setelah itu, lanjut Lukas Koyani, pada 8 Desember 2017, keluarga Koyani menandatangani surat pelepasan dari masyarakat ke Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi, Rabu (14/2/18).

Sementara JPU Kejari Manokwari, Ramli Amana, SH usai persidangan, mengatakan, pihaknya menghadirkan 4 saksi selaku pemilik tanah yang dibeli Pemprov Papua Barat.

Pada prinsipnya, Amana menjelaskan, saksi menerangkan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan masih ada hal lain yang belum diungkapkan saksi.

“Prinsipnya semua keterangan saksi sesuai dengan BAP terkait dengan proses juga beli tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat melalui Zeth Ayal,” katanya.

Ditambahkannya, untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk dimintai keterangan pada persidangan berikut, JPU menyebut berasal dari BPKAD Provinsi Papua Barat agar mereka bisa menjelaskan tentang besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan lahan sirkuit motor prix. “Sesuai BAP masih ada sekitar 6 saksi yang akan kita lakukan pemanggilan,” sebut Amana.

Sementara Sroyer Elisa yang dimintai tanggapan terkait kasus ini, enggan berbicara lebih jauh. “Setelah persidangan semua selesai, baru saya bisa bicara di media,” pungkas Sroyer Elisa.

Berdasarkan catatan Tabura Pos, dalam dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara atau daerah untuk kegiatan pengadaan tanah sirkuit motor prix pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.950.000.000.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat 1 a, b jo Pasal 18 Ayat 2, 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 a, b jo Pasal 18 Ayat 2, 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP atau kedua Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. [FSM-R1]