Pasific Pos.com
Info Papua

Cegah Korupsi Sektor SDA, KPK Gelar Rapat Koordinasi di Papua

JAYAPURA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penyelamatan Sumber Daya Alam bersama Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Kamis (1/3/2018).

Rapat ini digelar untuk mengintensifkan pencegahan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Papua.

Rapat ini dihadiri oleh Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Papua, Sudarmo, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Kepala Kejaksaan Papua, Panglima Kodam VII/Cendrawasih, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua, Kepala Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kantor Wilayah Pajak, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Forkopimda Provinsi Papua.

Dalam rapat ini, dilakukan penandatanganan Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua serta penandatanganan Rencana Aksi di Sektor Kehutanan, Sektor Perkebunan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Kelautan & Perikanan oleh para pihak yang terkait.

“KPK ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan di Papua bekerja secara profesional penuh integritas dan mencegah adanya berbagai praktik ilegal di sektor SDA,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Kamis, 1 Maret 2018.

Berdasarkan hasil kajian KPK, secara nasional, penerimaan negara dari sektor SDA relatif rendah ketimbang potensi yang seharusnya didapat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kehutanan hanya berkisar Rp 3 triliun per tahun.

KPK mencatat peredaran kayu ilegal di Papua, misalnya di Kabupaten Sarmi, diduga sebesar 36.500 meter kubik per tahun. Ada pula potensi PNBP yang hilang dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) diperkirakan sebesar 13 miliar Rupiah per tahun. Peredaran kayu ilegal ini membuat adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang hilang untuk Kabupaten Sarmi mencapai 4,2 miliar Rupiah per tahun.

Secara nasional, hutan yang dikelola dengan izin mencapai lebih dari 35 juta Hektare. Tidak berjalannya penegakan hukum diduga mengakibatkan potensi kerugian negara dari PNBP izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak dibayarkan oleh IUP Pertambangan di Kalimantan sebesar 15,9 triliun per tahun.

Laporan Produksi kayu periode 2003-2014 atau sekitar 77-81 persen diperkirakan tidak tercatat. Total kerugian negara yang bersumber dari nilai komersial domestik untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut mencapai US$ 60,7 – 81,4 miliar atau setara dengan Rp 598,0 – 799,3 triliun, atau US$ 5,0 – 6,8 miliar (Rp 49,8 – 66,6 trilyun) per tahun.

Penjabat Sementara Gubernur Papua Soedarmo, mengatakan Provinsi Papua merupakan Provinsi terbesar di Indonesia, dengan luas wilayahnya tiga kali Pulau Jawa dengan sumber daya alam sangat besar.

“Jadi sumber Daya Alam yang dimilik Papua begitu luara biasa baik dari pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumber daya alam yang lainnya,”ungkap Soedarmo.

Dengan banyak sumber daya alam yang dimilik Provinsi Papua saat ini dimana pihaknya mengakui jika belum dikelola secara maksimal.

Pasalnya dari segi sumber daya manusianya meman belum mendukung Sementara itu selain pengelolaan yang belum maksimal, ternyata banyak kerugian-kerugian terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ada, dimana masih banyak illegal loging, pencurian ikan, terus masih ada pembalakan hutan secara liar yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK atas arahan dan bimbingan untuk melakukan pencegahan sehingga kegiatan-kegiatan menyimpang dari aturan dan merugikan perekonomian Papua dapat dihindari,”ujar Soedarmo.

Tentu pihaknya berharap dengan adanya pengarahan yang diberikan oleh KPK seperti ini dimana kedepannya bisa memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yanga ada di Kabupaten/ Kota di Papua.