Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

Cegah Korupsi, Pemkab MoU dengan Kejari dan Polres Jayapura

SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura dan Kepolisian Resort (Polres) Jayapura tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Penegak Hukum.

Perjanjian yang ditandatangani di Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (9/2/18) siang, juga mengatur tentang sinergitas penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penandatanganan MoU tersebut, dilakukan oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayapura Akmal Abbas, S.H., M.H., dan Kapolres Jayapura Victor Dean Mackbon, S.H., S.IK, M.H., M.Si, yang diwakili oleh Kabag Sumda Polres Jayapura AKP Mansyur.

“Kita berharap bukan hanya sekedar seremoni, tapi kita ada action yang dilakukan untuk kebersamaan kita,” ujar Bupati Mathius kepada wartawan usai penandatanganan MoU tersebut, Jumat (9/2/18) siang.

Ia berharap perjanjian kerjasama ini benar-benar memberikan manfaat untuk Pemkab Jayapura dalam mensukseskan pembangunan di Bumi Kenambai Umbai.

Menurutnya, MoU ini untuk pelayanan publik sehingga harus prima. Hal itu menjadi prinsip utama dan untuk peringatan itu tidaklah mudah. Banyak orang, banyak pihak serta banyak manusia yang harus dilayani.

“Oleh karena itu, pola pendekatan percepatan ini harus ada inisiatif dari daerah, untuk bagaimana mewujudkan hal tersebut,” ungkap Mathius.

Prinsip utamanya, kata Mathius, apa yang dipikirkan oleh masyarakat juga sama yang dipikirkan oleh pemerintah pusat, yakni pemerintah harus benar-benar hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat.

“Karena birokrasi yang panjang ini juga menghambat dan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, bagaimana hal ini bisa dievaluasi dan diperbaiki atau diturunkan ke bawah birokrasinya. Tidak perlu terlalu berbelit-belit hingga orang menunggu terlalu lama, tetapi pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini sesuatu yang besar yang kita harus diskusikan terus menerus,” tandas Mathius.